Pimpinan DPR Gelar Dialog dengan Forum Aliansi Guru Nasional

Jakarta, Beritatercepat.com – Suasana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pagi ini tampak berbeda. Rombongan guru dan tenaga kependidikan dari berbagai daerah berkumpul dengan penuh harap, siap menyampaikan aspirasi mereka langsung kepada Pimpinan DPR RI. Pertemuan yang berlangsung tertutup namun diwarnai diskusi terbuka ini menjadi titik krusial bagi masa depan pendidikan nasional.

Pukul 09.30 WIB: Kedatangan Delegasi dan Registrasi

Sejak pukul 09.30 WIB, para anggota Forum Aliansi Guru dan Tenaga Kependidikan Nasional mulai berdatangan. Tercatat lebih dari 50 perwakilan guru dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK hadir. Setelah melalui proses administrasi ketat, mereka diarahkan menuju Ruang Rapat Pimpinan di Gedung Nusantara III. Kami datang dengan satu suara, satu tujuan: kejelasan status dan peningkatan kesejahteraan, ujar Ketua Forum, Surya Darmawan.

Pukul 10.15 WIB: Pembukaan dan Penyampaian Tuntutan

Pertemuan resmi dimulai pukul 10.15 WIB. Tiga Pimpinan DPR hadir: Wakil Ketua DPR Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Wakil Ketua DPR Bidang Ekonomi, dan Wakil Ketua DPR Bidang Politik. Forum langsung memaparkan sejumlah tuntutan kunci:

1. Penuntasan pengangkatan 1,2 juta guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tanpa syarat usia yang diskriminatif.
2. Kenaikan tunjangan profesi guru yang belum tersertifikasi, disertai percepatan proses sertifikasi berbasis rekognisi pengalaman.
3. Revisi skema dana BOS agar mencakup tunjangan tenaga kependidikan non-guru seperti pustakawan, laboran, dan operator sekolah.
4. Penghapusan sistem kontrak tahunan yang dinilai merendahkan martabat guru dan tak menjamin kepastian kerja.
5. Peningkatan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN sesuai amanat konstitusi, termasuk di dalamnya alokasi khusus untuk kesejahteraan tenaga honorer.

Surya Darmawan, Ketua Forum: “Kami mendidik generasi bangsa, tapi kami sendiri dididik dengan ketidakpastian. Banyak di antara kami yang mengabdi puluhan tahun, tapi status masihkontrak. Ini ironi yang harus diakhiri.”

Pukul 11.30 WIB: Tanggapan dan Komitmen Pimpinan DPR

Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Ketua DPR Koordinator Kesejahteraan Rakyat menyatakan bahwa DPR telah merekam seluruh aspirasi dan akan segera membawanya ke Rapat Kerja Bersama Menteri Pendidikan dan Menteri Keuangan. Pemerintah harus realistis. Jika target 1,2 juta guru PPPK tidak bisa tercapai sekaligus, perlu ada peta jalan yang jelas. Kami di DPR akan mendorong agar ada prioritas bagi guru honorer kategori K1 dan K2 yang sudah terdata sejak 2021, tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Bidang Ekonomi menyoroti perlunya efisiensi anggaran tanpa mengorbankan hak-hak guru. Ia mengusulkan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana BOS dan realokasi pos-pos yang tidak tepat sasaran. Anggaran naik tiap tahun, tapi kesejahteraan guru masih jalan di tempat. Harus ada yang salah dalam mekanisme distribusinya. Kita akan bongkar bersama.

• Kesimpulan: DPR berjanji membentuk Panitia Kerja (Panja) Kesejahteraan Tenaga Pendidik.
• Tindak Lanjut: Pimpinan DPR akan mengirim surat resmi kepada Presiden dan meminta percepatan RPP tentang Pengelolaan Guru.
• Rencana Audiensi: Dalam dua pekan ke depan, Forum akan kembali diundang untuk bertemu Komisi X DPR guna membahas detail teknis pengangkatan PPPK.

Pukul 12.45 WIB: Konferensi Pers dan Harapan Baru

Sesaat setelah pertemuan internal usai, Pimpinan DPR dan perwakilan Forum menyampaikan pernyataan bersama di hadapan awak media. Juru bicara DPR membacakan tiga komitmen utama: pengusulan total tambahan anggaran Rp 28 triliun dalam APBN Perubahan 2025 untuk mempercepat pengangkatan PPPK, penghapusan batasan usia maksimal 35 tahun untuk pelamar guru PPPK dari kalangan honorer, serta penyederhanaan proses sertifikasi melalui program “Guru Penggerak Nasional” yang akan diintegrasikan dengan Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Dari pihak Forum, Surya menutup dengan nada penuh harap namun tetap waspada. Kami percaya DPR akan mengawal. Tapi kami juga tetap akan mengingatkan. Pendidikan bukan hanya tentang gedung dan kurikulum, tapi tentang manusia yang mengajar di dalamnya.

Pertemuan ini menjadi titik terang di tengah panjangnya jalan perjuangan guru honorer. Publik kini menunggu realisasi janji-janji parlemen, sembari berharap agar mimpi 1,2 juta pendidik untuk diakui negara tak lagi sekadar angan.