Pertamina Ajak Masyarakat Awasi Penyaluran BBM Bersubsidi Tepat Sasaran

JAKARTA — PT Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero), secara terbuka mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Langkah kolaboratif ini dinilai krusial guna memastikan alokasi kuota kompensasi dan subsidi energi dari pemerintah benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.

Penyaluran BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar Subsidi selama ini menghadapi tantangan berupa potensi penyalahgunaan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menegaskan bahwa partisipasi publik merupakan garda pengawasan terpenting untuk melengkapi sistem pengawasan internal dan regulasi yang telah berjalan.

"Kami sangat mengapresiasi dan terus mendorong keterlibatan aktif masyarakat. Jika menemukan indikasi penyimpangan di lapangan, laporkan segera melalui kanal resmi. Pengawasan bersama ini penting agar BBM subsidi tepat kuota dan tepat sasaran," ujar Roberth MV Dumatubun.

Langkah Penguatan Pengawasan Distribusi Energi

Pertamina terus mengoptimalkan infrastruktur digital dan mekanisme operasional untuk memperketat alur penyaluran BBM dari terminal bahan bakar hingga ke nosel Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Pengawasan partisipatif masyarakat diposisikan sebagai jaring pengaman tambahan guna menekan kebocoran distribusi di tingkat hilir.

Berikut adalah tahapan operasional dan skema pemantauan yang dijalankan untuk menjaga integritas distribusi subsidi energi:

1. Digitalisasi Nozzle dan SPBU: Integrasi pencatatan volume bahan bakar secara real-time dari tangki pendam hingga ke transaksi konsumen.
2. Implementasi Program Subsidi Tepat: Penerapan sistem verifikasi kode QR (QR Code) untuk kendaraan roda empat pengguna Solar dan Pertalite terdaftar.
3. Kolaborasi Lintas Sektor: Penguatan koordinasi intensif bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta aparat penegak hukum (APH).
4. Monitoring Partisipasi Publik: Verifikasi cepat terhadap laporan dugaan penyimpangan yang disampaikan masyarakat ke pusat kendali.

Modus Penyelewengan BBM Subsidi yang Perlu Diwaspadai

Masyarakat diimbau untuk mewaspadai berbagai pola kecurangan yang kerap terjadi di area SPBU maupun jalur distribusi retail. Beberapa indikasi pelanggaran yang kerap ditemukan antara lain:

• Modifikasi Tangki Kendaraan: Penggunaan tangki bahan bakar yang telah diubah kapasitasnya melebihi standar pabrikan guna membeli BBM dalam jumlah tidak wajar.
• Pembelian Berulang Secara Ilegal: Praktik pembelian BBM subsidi secara berkali-kali menggunakan identitas berbeda untuk ditampung kembali (pelangsir).
• Penggunaan Jeriken Tanpa Izin: Pembelian BBM bersubsidi memakai jeriken dalam skala besar tanpa disertai surat rekomendasi resmi dari dinas terkait.
• Penyalahgunaan untuk Industri: Pengalihan solar bersubsidi untuk kebutuhan operasional sektor pertambangan, perkebunan besar, atau industri komersial.

Akses Pelaporan dan Komitmen Penindakan Tegas

Pertamina menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap mitra lembaga penyalur (SPBU) yang terbukti bekerja sama atau membiarkan tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi. Sanksi yang disiapkan mencakup penghentian sementara pasokan BBM hingga pemutusan hubungan usaha (PHU) secara permanen.

Bagi masyarakat yang melihat atau mencurigai adanya aktivitas ilegal terkait distribusi BBM bersubsidi, laporan dapat langsung disampaikan secara resmi melalui saluran Pertamina Call Center (PCC) 135 atau melalui aplikasi MyPertamina. Selain itu, warga juga dapat melaporkan bukti rekaman atau dokumen pendukung kepada aparat kepolisian setempat untuk ditindaklanjuti secara hukum.