Perang Informasi Kini Jadi Ancaman Nyata Keutuhan Bangsa

JAKARTA — Gelombang disinformasi yang kian masif dinilai telah menjelma menjadi ancaman serius bagi fondasi persatuan nasional. Publik dihadapkan pada banjir informasi tak terverifikasi yang mampu memantik keresahan dan meretakkan ikatan sosial.

Ladang Subur Disintegrasi

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia, Dr. Andina Pratiwi, menegaskan bahwa perang informasi bukan sekadar istilah, melainkan realitas harian yang menggerus kepercayaan antarkelompok. “Ini bukan lagi soal hoaks biasa. Kita menyaksikan upaya sistematis untuk menciptakan kebingungan massal,” ujarnya dalam diskusi virtual, Rabu (17/7).

Ia memaparkan, setidaknya tiga jenis serangan informasi mendominasi: disinformasi terarah yang menyasar isu suku dan agama, propaganda digital lewat akun-akun anonim, serta manipulasi opini melalui platform media sosial. Ketiganya bekerja simultan memecah belah masyarakat.

Kerentanan Celah Digital

Rendahnya literasi digital menjadi celah berbahaya. Survei terbaru mengungkap 63% masyarakat kesulitan membedakan berita asli dan palsu. Kondisi ini diperparah algoritma media sosial yang justru memperkuat bias, menciptakan ruang gema (echo chamber) yang mengisolasi kelompok dari fakta obyektif.

“Setiap konten provokatif yang viral adalah potensi bom waktu bagi harmoni sosial. Sekali percaya, sulit dipulihkan,” tambah Dr. Andina. Beberapa insiden unjuk rasa yang berujung ricuh dalam dua tahun terakhir, menurutnya, tak lepas dari pengaruh kampanye hitam di dunia maya yang memanaskan suasana.

Respons dan Kolaborasi Darurat

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika mengaku tengah merancang peta jalan penanganan perang siber. Satuan Tugas Anti Disinformasi diperkuat untuk menindak ribuan konten provokatif. Namun, langkah ini dinilai belum cukup tanpa partisipasi warga.

“Kita butuh gerakan kolektif. Cek fakta sebelum menyebarkan. Laporkan konten mencurigakan. Negara tidak bisa bekerja sendirian,” tegas juru bicara kementerian, Budi Santoso, dalam keterangan pers yang diterima redaksi.

Kolaborasi dengan platform global juga mulai dipererat. Beberapa platform telah memasang sistem deteksi dini, namun volumenya masih jauh dari ideal. Lembaga independen mendorong audit algoritma agar transparan dan tidak lagi menjadi corong polarisasi.

Pengamat menekankan, waktu semakin sempit. Jika kepercayaan publik terus terkikis, Indonesia berisiko menghadapi krisis sosial yang jauh lebih dalam dari sekadar perbedaan pilihan politik. “Persatuan adalah harga mati. Serangan informasi bertujuan melucuti itu, dan kita harus melawan dengan nalar serta solidaritas,” pungkas Dr. Andina.

Baca juga:

• Telkomsat dan Univity Bersatu Wujudkan Satelit Generasi Baru untuk Indonesia
• Malam Itu, Sebuah Knob Kecil Membawa Perubahan Besar