Pemerintah Wajibkan Lacak 100% Kontak TB, Pakar: Kunci Akhiri Penularan

Kementerian Kesehatan memutuskan tidak boleh lagi ada celah dalam memburu penularan tuberkulosis. Mulai tahun ini, seluruh puskesmas dan fasilitas kesehatan wajib menuntaskan pelacakan kontak erat pasien TB hingga 100 persen—tanpa toleransi, tanpa setengah jalan.

Kebijakan agresif ini langsung mendapat sambutan tegas dari pakar paru. Erlina Burhan, dokter spesialis paru yang selama ini vokal mendorong temukan dan obati, menilai langkah itu sebagai pilihan paling akurat untuk memangkas angka infeksi yang masih melambung. “Kalau masih ada kontak yang luput, api penularan tidak akan padam. Ini soal matematika sederhana,” katanya.

Latar Belakang: Mengapa Baru Sekarang?

Selama bertahun‑tahun, Indonesia bergantung pada penemuan kasus pasif—menunggu pasien datang dengan gejala. Cakupan pelacakan kontak kerap di bawah 50 persen, meninggalkan ribuan orang dengan TB laten yang sewaktu‑waktu dapat menjadi sakit dan menularkan. Data WHO menempatkan Indonesia sebagai negara dengan beban TB tertinggi kedua di dunia, dengan estimasi 969.000 kasus baru per tahun. Hanya 70 persen yang terlaporkan; sisanya berjalan di komunitas tanpa kendali.

Kebijakan baru ini lahir setelah evaluasi program Temukan Obati Sampai Sembuh (TOSS) yang menunjukkan bahwa setiap pasien TB rata‑rata memiliki 10–15 kontak erat. Bila hanya setengah yang diperiksa, potensi penularan terus membesar. Kini, setiap kontak wajib diskrining dengan tes dahak dan tes cepat molekuler (TCM), tanpa harus menunggu tanda klinis.

Mekanisme “Pemburuan” 100 Persen

Puskesmas akan membentuk satuan tugas kecil yang terdiri dari perawat, kader, dan bidan desa. Mereka turun langsung ke rumah pasien indeks paling lambat 3x24 jam setelah diagnosis ditegakkan. Seluruh anggota keluarga, rekan kerja satu ruangan, dan siapa pun yang tinggal serumah harus menjalani pemeriksaan.

• Pendataan digital: Aplikasi SITB (Sistem Informasi Tuberkulosis) diperbarui untuk menandai kontak yang belum terjangkau dan memberikan peringatan real‑time ke dinas kesehatan.
• Insentif kader: Pemerintah menyiapkan insentif khusus bagi kader yang berhasil menyelesaikan pelacakan di wilayah binaannya dalam waktu 14 hari.
• Sanksi administratif: Faskes yang cakupan pelacakannya di bawah 90 persen berturut‑turut tiga bulan akan mendapat pembinaan langsung dari Kementerian Kesehatan.

Dukungan Penuh Erlina Burhan

Dalam beberapa kesempatan, Erlina menekankan bahwa pelacakan penuh adalah jantung dari strategi eliminasi. “Kita sudah memiliki alat diagnostik cepat dan obat yang efektif. Tinggal kemauan politik untuk memastikan tidak ada satu pun kontak yang terlewat. Kebijakan ini menjawab keraguan itu,” ujarnya.

Ia menambahkan, pelacakan yang menyeluruh akan mengungkap reservoir infeksi laten yang selama ini tersembunyi. “Orang dengan TB laten tidak sakit, tidak batuk, tapi mereka bisa menjadi bom waktu. Begitu imun turun, mereka jadi sumber baru penularan. Jadi, menemukan mereka sebelum sakit adalah pencegahan paling murah.”

Proyeksi Penurunan Kasus

Dengan target 100 persen, Kemenkes memproyeksikan penemuan kasus naik 40 persen dalam dua tahun pertama. Lonjakan ini justru dianggap sebagai indikator keberhasilan karena semakin banyak pasien yang masuk dalam pengobatan, rantai penularan akan terputus lebih cepat. Dalam lima tahun, angka notifikasi insiden TB diharapkan turun drastis dari 301 per 100.000 penduduk menjadi di bawah 190.

Namun, tantangan tetap ada: stigma, jarak geografis, dan keengganan kontak untuk diperiksa. Satuan tugas akan dibekali pelatihan komunikasi risiko untuk mengatasi hal tersebut. “Ini bukan lagi program kesehatan biasa. Ini gerakan nasional yang harus dijalankan dengan presisi militer,” kata sumber di lingkungan direktorat P2PM.

Indonesia kini menatap kans untuk bergerak dari status “darurat TB” menuju eliminasi, asalkan pelacakan total ini berjalan tanpa kompromi.

Baca juga:

• Kalender Pendidikan 2026 Tiga Provinsi Resmi Diluncurkan
• Argentina Tantang Inggris Usai Singkirkan 10 Pemain Swiss