Pekerja hingga Korban PHK Jadi Sasaran Program Pelatihan Ini

Surabaya - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggandeng PT HM Sampoerna Tbk. dalam sebuah inisiatif strategis untuk memperkuat program pelatihan bagi para pekerja dan pencari kerja di tanah air. Kolaborasi ini dirancang untuk menjawab tantangan pasar tenaga kerja yang dinamis melalui program upskilling (peningkatan keahlian), reskilling (pelatihan ulang), serta pengembangan kewirausahaan.

Berdasarkan laporan yang dihimpun media kami, sinergi ini dibahas secara mendalam dalam acara bertajuk "Sinergi Pilar Bangsa: Praktik Baik Hubungan Industrial Pancasila". Kegiatan tersebut diselenggarakan secara hibrida dari fasilitas produksi PT HM Sampoerna Tbk. Plant Rungkut 1, Surabaya. Selain dihadiri oleh kurang lebih 200 peserta secara tatap muka, acara ini juga menarik perhatian sekitar 1.000 peserta yang mengikuti secara daring dari berbagai daerah.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, yang memberikan sambutan secara virtual, menekankan bahwa pembangunan hubungan industrial yang sehat dan berkelanjutan tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. "Kolaborasi yang solid antara pemerintah, dunia usaha, serta pekerja dan serikat pekerja menjadi kunci utama. Kita perlu memastikan bahwa ekosistem ketenagakerjaan kita adaptif terhadap perubahan, terutama dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing," ujar Yassierli dalam pemaparannya.

Sasar Pekerja Terdampak PHK hingga Gig Economy

Program ini tidak hanya menyasar pekerja yang masih aktif, tetapi juga secara khusus menyentuh kelompok rentan seperti korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dan para pencari kerja yang belum mendapatkan kesempatan. Fokus utama dari inisiatif ini adalah membekali mereka dengan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini, sehingga mereka mampu kembali berkompetisi di bursa kerja atau menciptakan lapangan pekerjaan sendiri melalui jalur wirausaha.

Dalam paparannya, pihak perusahaan menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas. Melalui pendekatan ini, pelatihan diharapkan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat hingga ke tingkat akar rumput. Skema pelatihan disusun agar selaras dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), sehingga sertifikasi yang diperoleh peserta diakui secara luas oleh industri.

“Kami percaya bahwa investasi pada manusia adalah fondasi untuk hubungan industrial yang berlandaskan Pancasila. Prinsip gotong royong dan keadilan sosial harus tercermin dalam akses pelatihan yang merata.”

Model pelatihan yang diterapkan turut mengadopsi konsep link and match antara lembaga pelatihan dengan kebutuhan riil dunia usaha. Dengan demikian, peserta tidak hanya mendapatkan teori, tetapi juga praktik langsung yang membuat mereka lebih siap bekerja. Tak hanya berhenti pada pelatihan teknis, program ini juga memberikan pendampingan intensif bagi calon wirausahawan muda agar mampu membangun bisnis yang berkelanjutan di era ekonomi digital.

Laporan media kami mengonfirmasi bahwa kolaborasi ini adalah bagian dari upaya lebih besar untuk menekan angka pengangguran serta mendorong terciptanya hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan berkeadilan di seluruh Indonesia.