admin
Dewan Pimpinan Pusat Perempuan Demokrat Republik Indonesia (PDRI) mengeluarkan seruan keras agar kaum perempuan segera meninggalkan pandangan usang yang menempatkan politik sebagai ranah tertutup dan eksklusif milik laki-laki. Organisasi sayap Partai Demokrat ini menegaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik bukan sekadar hak, melainkan kebutuhan mendesak untuk mewujudkan demokrasi yang sehat dan representatif.
Akar Stigma dan Budaya yang Membatasi
Selama puluhan tahun, konstruksi sosial di masyarakat kerap memojokkan politik sebagai dunia yang keras, kotor, dan penuh intrik—sebuah citra yang dianggap tidak sesuai dengan kodrat feminin. Akibatnya, banyak perempuan merasa enggan, takut, atau bahkan tabu untuk membahas dan terjun langsung ke gelanggang politik. Stigma ini secara perlahan mengikis kepercayaan diri perempuan dan menjadikan panggung pengambilan keputusan didominasi oleh perspektif tunggal.
PDRI menilai bahwa pandangan semacam ini tidak lagi relevan dan justru menjadi penghalang utama terciptanya kebijakan yang inklusif. Ketika separuh populasi memilih diam, maka kebijakan yang lahir berpotensi mengabaikan isu-isu krusial seperti kesehatan ibu, kekerasan berbasis gender, dan kesetaraan upah.
Ketimpangan Representasi di Lembaga Legislatif
Data menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia masih jauh dari ideal. Meskipun terdapat kebijakan afirmasi berupa kuota 30 persen calon legislatif perempuan, realisasinya di kursi DPR kerap jalan di tempat. Minimnya representasi ini membuat suara perempuan kerap tidak terdengar dalam pembahasan anggaran dan perundang-undangan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka.
PDRI menekankan bahwa kuota hanyalah pintu masuk. Tanpa adanya kesadaran kolektif dari para perempuan sendiri untuk merebut peluang dan mengisi ruang-ruang strategis, target keterwakilan yang bermakna akan sulit tercapai. Organisasi ini mengajak perempuan untuk berhenti memandang diri sebagai kelompok marginal dan mulai memosisikan diri sebagai aktor utama perubahan.
Politik sebagai Alat Perjuangan Hak, Bukan Sekadar Perebutan Kekuasaan
Dalam berbagai kesempatan, PDRI meluruskan makna politik yang kerap disalahpahami. Politik bukan semata-mata soal partai, pemilu, atau perebutan jabatan, melainkan instrumen untuk memperjuangkan hak dan kesejahteraan rakyat. Dengan perspektif ini, perempuan yang secara alami memiliki kepekaan sosial tinggi justru sangat dibutuhkan untuk mewarnai proses legislasi dan pengawasan.
PDRI mengimbau perempuan dari berbagai latar belakang—akademisi, pekerja sosial, profesional, hingga ibu rumah tangga—untuk mulai terlibat aktif, setidaknya dengan mengikuti perkembangan isu-isu publik dan menyuarakan pendapat di lingkungan terdekat. Keterlibatan sederhana ini merupakan fondasi untuk menumbuhkan kepercayaan diri melangkah ke jenjang politik yang lebih tinggi.
Agenda Pelatihan dan Pengarusutamaan Gender
Sebagai langkah konkret, PDRI berencana memperluas program pendidikan politik dan pelatihan kepemimpinan bagi perempuan di seluruh daerah. Materi pelatihan mencakup teknik advokasi, pemahaman anggaran negara, hingga retorika publik. Tujuannya adalah membekali perempuan dengan keterampilan praktis agar tidak mudah dipinggirkan dalam panggung debat dan negosiasi.
Selain itu, PDRI mendorong partai politik untuk membuka kaderisasi yang lebih ramah perempuan, termasuk penjadwalan rapat yang mempertimbangkan peran ganda perempuan serta penyediaan ruang aman dari intimidasi dan pelecehan. Tanpa dukungan struktural, ajakan untuk aktif akan sia-sia.
Dampak Berganda Keterlibatan Perempuan
Berbagai studi global membuktikan bahwa kehadiran perempuan dalam pengambilan keputusan berkorelasi positif dengan penurunan korupsi, peningkatan alokasi anggaran sosial, dan kebijakan yang lebih berpihak pada kelompok rentan. Indonesia membutuhkan kebijakan yang mempersempit jurang ketimpangan, dan perempuan adalah kunci untuk membuka belenggu itu.
PDRI optimistis bahwa gelombang baru kesadaran politik perempuan sedang bergerak. Dengan menanggalkan rasa inferior dan stigma yang membelenggu, perempuan Indonesia dapat mengambil porsi setara dalam menentukan arah bangsa. Seruan ini ditutup dengan pesan tegas: politik adalah panggung terbuka, dan tirai yang menutupinya selama ini sudah saatnya disingkap oleh tangan perempuan sendiri.
Comments (0)