PDIP Ultimatum: Buka Lagi Penyelidikan Kasus Kudatuli 1996

JAKARTA, DETIK INI JUGA — PDIP melontarkan desakan keras: pemerintah harus segera membuka kembali penyelidikan peristiwa Kudatuli. Pernyataan ini disampaikan langsung Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam konferensi pers yang digelar mendadak sore ini. Tidak ada tawar-menawar. Tidak ada penundaan. Kasus pelanggaran hak asasi manusia berat itu harus diungkap tuntas.

Hasto menegaskan, tragedi 27 Juli 1996 bukanlah lembaran sejarah yang bisa ditutup begitu saja. “Negara tidak boleh lumpuh oleh masa lalu yang kelam. Keadilan harus ditegakkan,” tegasnya dengan nada tinggi. Pernyataan ini menjadi sinyal terkuat bahwa partai berlambang banteng itu tidak akan berhenti mendorong pengungkapan kebenaran.

Kronologi Singkat Peristiwa Berdarah

Kudatuli, singkatan dari Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli, meletus pada 27 Juli 1996. Massa yang diduga dipersenjatai menyerbu Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Aksi brutal tersebut menewaskan sedikitnya lima orang dan ratusan lainnya luka serta hilang. Saat itu, kantor tersebut menjadi basis pendukung Megawati Soekarnoputri setelah konflik internal partai.

Serangan terjadi di siang bolong. Saksi mata melaporkan, massa bergerak dengan terorganisir dan dilengkapi alat pemukul serta senjata tajam. Hingga kini, dalang di balik aksi tersebut tidak pernah diadili. Laporan Komnas HAM menyebut peristiwa ini memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan.

Fakta Cepat: Kudatuli dalam Angka

• 5 orang tewas, sebagian mengalami luka bakar dan trauma benda tumpul.
• 149 orang luka-luka, termauk 23 orang luka berat.
• 13 orang dinyatakan hilang dan tak pernah ditemukan.
• 10 jam penyerbuan berlangsung tanpa intervensi berarti dari aparat.

Tuntutan Tegas PDIP

PDIP tidak hanya meminta penyelidikan ulang. Hasto secara spesifik menuntut pembentukan tim pencari fakta independen. Tim ini harus melibatkan Komnas HAM, akademisi, dan korban selamat. “Kami ingin arsitek kekerasan itu dibawa ke pengadilan, bukan hanya sejarah,” katanya. Desakan ini muncul di tengah upaya rekonsiliasi nasional yang dinilai masih setengah hati.

Partai juga mendesak agar arsip-arsip intelijen era Orde Baru yang terkait peristiwa itu dibuka. Menurut Hasto, dokumen tersebut adalah kunci untuk mengidentifikasi aktor lapangan dan aktor intelektual. “Transparansi adalah obat bagi luka bangsa,” imbuhnya.

Respons Pemerintah Dinanti

Hingga berita ini diturunkan, Istana belum memberikan pernyataan resmi. Namun, sumber internal menyebutkan bahwa presiden akan merespons dalam 1×24 jam. Jaringan Advokasi HAM telah menyambut baik desakan ini dan menyatakan siap mengawal proses hukum. Mereka mencatat, sudah hampir tiga dekade kasus ini menggantung.

Pengamat politik menilai langkah PDIP ini sebagai manuver strategis menjelang tahun politik 2029. Meski begitu, Hasto membantah keras adanya motif elektoral. “Ini murni tentang martabat manusia. Jangan menunggu semua saksi kunci wafat baru kita bergerak,” ucapnya tegas.

Masyarakat sipil diimbau untuk tetap tenang namun waspada. PDIP menjanjikan aksi damai jika tuntutan tidak direspons serius. Satu hal pasti: mesin tekanan politik kini menyala. Nasional tinggal menunggu langkah selanjutnya dari penguasa.