PDIP Pecat Sekretaris DPC Surabaya Buntut Kunjungan ke Kediaman Jokowi

SURABAYA — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengambil langkah tegas dengan memberhentikan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Surabaya, Achmad Hidayat. Keputusan pemecatan ini diambil menyusul tindakan Achmad Hidayat yang melakukan kunjungan silaturahmi ke kediaman Presiden ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), di Solo serta melontarkan pernyataan publik yang membela mantan kepala negara tersebut.

Langkah pendisiplinan internal ini menuai sorotan luas karena menegaskan komitmen PDIP dalam menjaga soliditas serta garis kepatuhan organisasi di tengah dinamika politik nasional pasca-pemilu.

Kronologi dan Urutan Kejadian Pemecatan

Proses penindakan disiplin terhadap Achmad Hidayat berlangsung cepat setelah bukti-bukti pelanggaran disiplin organisasi diverifikasi oleh struktur internal partai. Berikut rangkaian fakta kronologisnya:

1. Kunjungan ke Kediaman Solo: Achmad Hidayat diketahui berkunjung langsung ke kediaman pribadi Joko Widodo di Sumber, Banjarsari, Solo, tanpa adanya instruksi resmi maupun penugasan dari struktural DPC, DPD Jawa Timur, ataupun DPP PDIP.
2. Pernyataan Terbuka Membela Jokowi: Usai pertemuan tersebut, Achmad memberikan pernyataan kepada awak media yang dinilai membela langkah-langkah politik Jokowi, suatu sikap yang dipandang bertentangan dengan arahan konsolidasi partai banteng moncong putih.
3. Evaluasi dan Verifikasi Disiplin: Bidang Kehormatan Partai DPP PDIP bersama DPD PDIP Jawa Timur langsung melakukan penelusuran serta klarifikasi terhadap tindakan kader yang bersangkutan.
4. Penerbitan Surat Keputusan Pemecatan: Berdasarkan AD/ART Partai, DPP PDIP akhirnya mengeluarkan Surat Keputusan (SK) resmi pemecatan sekaligus pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) milik Achmad Hidayat.

Penegasan Sikap DPP PDIP: Disiplin Tanpa Kompromi

Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah angkat bicara mengenai pemecatan tersebut. Said menegaskan bahwa seluruh jajaran kader, dari tingkat pengurus pusat hingga anak ranting, terikat erat oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai yang mewajibkan kepatuhan terhadap garis komando kepemimpinan umum Megawati Soekarnoputri.

"Di PDI Perjuangan, disiplin organisasi adalah harga mati. Setiap kader tidak diperkenankan bertindak secara individual atas nama kader partai jika itu melanggar garis kebijakan partai. Tindakan tersebut jelas melangkahi wewenang dan aturan institusional partai," tegas pimpinan PDIP tersebut.

Pihak DPP menegaskan bahwa pemecatan ini bukan sekadar persoalan relasi personal, melainkan bentuk pertanggungjawaban etika politik. Said menekankan bahwa kader partai tidak boleh berselancar dalam manuver kepentingan pribadi yang mengaburkan arah perjuangan partai di akar rumput.

Restrukturisasi dan Penguatan Soliditas DPC Surabaya

Menindaklanjuti kekosongan posisi Sekretaris DPC PDIP Surabaya, partai segera menunjuk pelaksana tugas (Plt) guna memastikan roda organisasi dan fungsi pelayanan masyarakat di Surabaya tetap berjalan normal. PDIP Surabaya dikenal sebagai salah satu basis lumbung suara utama banteng di Jawa Timur, sehingga konsolidasi struktural menjadi prioritas mutlak.

Langkah pencopotan ini diharapkan menjadi peringatan nyata bagi seluruh fungsionaris partai di berbagai daerah untuk tetap berada dalam satu barisan serta mengedepankan kepentingan ideologis partai di atas orientasi pragmatis personal.