PALEMBANG — Kemenkum Sumsel dan Ditjen AHU Cegah Kriminalisasi Sengketa Perdata

Langkah progresif menuju perombakan sistem hukum nasional terus dimatangkan dari kawasan pesisir hingga pusat-pusat pemerintahan di daerah. Di Kota Palembang, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kanwil Kemenkum Sumsel) bergandengan tangan dengan Direktorat Pidana Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) untuk menyelaraskan pemahaman terkait implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional yang baru. Sinergi ini difokuskan untuk menghentikan praktik penegakan hukum yang melenceng, khususnya fenomena kriminalisasi perkara sengketa perdata.

Isu kriminalisasi kasus perdata menjadi perhatian serius karena kerap dijadikan alat penekanan dalam konflik bisnis maupun sengketa antarwarga. Dengan diberlakukannya reformasi hukum pidana baru, aparatur hukum di tingkat wilayah dituntut memiliki batasan intuitif dan teknis yang tajam. Pertemuan koordinasi ini menjadi wadah strategis untuk menyatukan cara pandang antara regulator, penyidik, dan praktisi hukum agar asas ultimum remedium atau pidana sebagai sanksi terakhir benar-benar ditegakkan secara objektif.

Menyusun Batas Tegas Antara Perdata dan Pidana

Dalam praktik hukum praktis, garis batas antara cidera janji atau wanprestasi dengan tindak pidana penipuan kerap kabur akibat interpretasi yang dipaksakan. Kanwil Kemenkum Sumsel menilai bahwa pemahaman mendalam atas struktur KUHP Baru sangat krusial agar sengketa bisnis tidak mudah ditarik ke ranah pidana yang berpotensi merugikan iklim investasi.

"Keadilan tidak boleh dicapai dengan cara memaksakan sengketa keperdataan menjadi ranah pidana semata-mata untuk menekan pihak yang berutang. KUHP Baru hadir untuk merestorasi fungsi hukum yang berkeadilan, bukan menjadi alat intimidasi," ujar perwakilan Ditjen AHU dalam forum diskusi terarah tersebut.

Untuk memahami perbedaan mendasar pendekatan hukum dalam KUHP Baru, berikut adalah perbandingan karakter sengketa perdata dan pelanggaran pidana yang ditekankan dalam sosialisasi tersebut:

Strategi Ditjen AHU dalam Penguatan Kepastian Hukum

Direktorat Pidana Ditjen AHU memaparkan instrumen pelindungan hukum yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan pelaku usaha. Edukasi publik dan penyelarasan pemikiran ini menargetkan beberapa elemen penting dalam rantai penegakan hukum nasional:

• Penguatan Aparatur Hukum: Menyelaraskan persepsi antara polisi, jaksa, hakim, dan pengacara di daerah terkait norma KUHP Baru.
• Perlindungan Iklim Usaha: Menjamin bahwa transaksi bisnis yang dilindungi hukum perdata tidak secara gampang dijerat pasal pidana.
• Optimalisasi Transisi Law Reform: Mengawal masa transisi hingga penerapan penuh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 berjalan mulus.

Dampak Bagi Kepastian Investasi dan Perlindungan Masyarakat

Langkah Kanwil Kemenkum Sumsel ini dinilai memberikan sinyal positif bagi dunia usaha di Sumatera Selatan. Kepastian bahwa jalur perdata tidak akan gampang dislewengkan menjadi kasus kriminal akan meningkatkan kepercayaan investor lokal maupun asing. Praktik pelaporan pidana tuduhan penggelapan atau penipuan atas transaksi bisnis yang gagal beredar luas di tengah ketidakpastian hukum masa lalu.

Dengan adanya forum penyamaan persepsi ini, Kemenkum Sumsel berkomitmen untuk terus mengawal sosialisasi dan koordinasi lintas instansi. Harapannya, sistem peradilan di Indonesia mampu melayani masyarakat dengan rasa adil tanpa ada lagi pihak yang dirugikan oleh pemaksaan pasal pidana atas persoalan keperdataan murni.