PALANGKA RAYA — Wapres Gibran Dorong Perlindungan Satwa Terdampak Karhutla

Asap tipis dan hawa panas sisa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menyelimuti kawasan tanah gambut Kalimantan Tengah. Namun, di tengah ancaman ekologis yang terus berulang, secercah harapan bagi kelestarian keanekaragaman hayati mulai dikonsolidasikan. Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming, menggelar diskusi mendalam bersama para aktivis dan pejuang perlindungan satwa di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, pada Kamis (10/9/2026).

Pertemuan strategis ini digagas untuk mendengarkan secara langsung rintihan dan aspirasi dari garda terdepan penyelamat satwa liar. Selama ini, dampak bencana karhutla tidak hanya melanda kesehatan manusia dan melumpuhkan roda perekonomian warga, tetapi juga membakar habis ruang hidup ribuan spesies endemik Kalimantan, mulai dari orangutan, bekantan, hingga beragam jenis burung langka.

Kolaborasi Lintas Sektor Demi Keselamatan Ekosistem

Dalam kesempatan tersebut, Wapres menekankan bahwa penanganan bencana karhutla tidak boleh lagi berfokus secara parsial. Langkah taktis pemerintah di lapangan harus berjalan beriringan antara keselamatan jiwa manusia serta penyelamatan keanekaragaman hayati beserta habitat aslinya. Tanpa intervensi komprehensif, kerusakan ekosistem gambut akan melenyapkan rantai makanan alami dan memicu konflik berkepanjangan antara satwa liar dan permukiman warga.

Para pegiat lingkungan dan relawan yang hadir memaparkan potret buram kondisi lapangan. Banyak satwa liar menderita luka bakar hebat, dehidrasi parah, hingga gangguan pernapasan akibat paparan asap pekat. Pemulihan kawasan hutan yang hangus membutuhkan waktu berdekade-dekade, sehingga tindakan tanggap darurat medis serta rehabilitasi habitat menjadi prioritas utama yang sangat mendesak.

“Pemerintah sangat membutuhkan kolaborasi dan dukungan dari berbagai pihak. Termasuk komunitas, relawan, masyarakat, dan yayasan,” tegas Wapres Gibran saat memberikan arahan di depan para penggiat konservasi. Beliau menggarisbawahi pentingnya sinergi tanpa sekat antara birokrasi pemerintah dan jaringan relawan lokal.

Strategi Penanganan Karhutla dan Ekosistem

Untuk memastikan penanganan karhutla berdampak nyata pada kelestarian satwa dan ruang hidupnya, pemerintah merumuskan skema penanganan jangka pendek dan jangka panjang secara terukur:

Penguatan Regulasi dan RUU Kesejahteraan Hewan

Selain tindakan tanggap darurat di lapangan, diskusi tersebut meluas pada tataran kebijakan mendasar. Para pejuang satwa secara tegas mendorong pemerintah dan DPR untuk mempercepat pembahasan serta pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Hewan. Regulasi ini dinilai sebagai fondasi hukum vital untuk memberikan perlindungan legal yang memadai bagi satwa liar dari ancaman perburuan, perdagangan ilegal, maupun perusakan lingkungan hidup secara sengaja.

Wapres menyambut baik masukan regulatif tersebut dan berjanji akan mengawal aspirasi ini ke tingkat pembuat kebijakan nasional. Menurutnya, pemulihan ekosistem akibat karhutla tidak boleh berhenti pada pemadaman titik api semata, melainkan dilanjutkan dengan langkah antisipatif guna mencegah terganggunya ekosistem secara menyeluruh di masa mendatang. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan komunitas perlindungan satwa diharapkan menjadi titik balik baru dalam tata kelola lingkungan hidup Indonesia.