Nezar Patria Dorong Festival Film Keluarga Sosialisasikan PP TUNAS

JAKARTA — Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan festival film keluarga sebagai terobosan strategis mengampanyekan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Pelindungan Anak di Ruang Digital (PP TUNAS). Pernyataan itu disampaikan dalam forum diskusi terbatas, Senin sore.

Langkah ini diambil menyusul meningkatnya kekhawatiran publik terhadap paparan konten berbahaya bagi anak. Festival film dinilai mampu menyentuh emosi orang tua dan anak secara lebih mendalam dibanding sosialisasi konvensional.

Gelar Festival, Bangun Kesadaran Kolektif

Nezar mengungkapkan, festival akan menampilkan karya sineas lokal yang mengangkat isu perlindungan digital. Pemerintah tengah merancang kurasi ketat agar setiap film mengandung muatan edukatif mengenai PP TUNAS. "Kami tidak ingin sekadar hiburan, tetapi juga penguatan literasi digital," ujarnya.

Data Kementerian Kominfo mencatat, lebih dari 67 persen anak Indonesia terpapar konten tidak pantas selama kuartal pertama 2026. Angka ini menjadi pemicu percepatan implementasi aturan anyar tersebut. Festival film direncanakan berlangsung di lima kota besar mulai Agustus mendatang.

Fakta Kunci Festival

• Target penonton 50.000 keluarga di seluruh Indonesia
• Ratusan film pendek akan diseleksi ketat
• Bekerja sama dengan rumah produksi dan komunitas film
• Sesi diskusi interaktif usai pemutaran film
• Dukungan dana dari APBN dan sponsor swasta

Respons Industri dan Publik

Sejumlah rumah produksi menyambut antusias rencana ini. Menurut Rina Andriani, produser film anak, festival semacam ini membuka peluang bagi sineas untuk berkontribusi dalam perlindungan anak. "Kami siap menyuguhkan cerita yang mengedukasi tanpa menggurui," katanya.

Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengapresiasi langkah Wamenkomdigi. Diperlukan kolaborasi masif agar PP TUNAS tidak hanya menjadi dokumen hukum, melainkan gerakan budaya. Festival film dianggap jembatan efektif menerjemahkan pasal-pasal rumit ke bahasa visual.

Detail PP TUNAS

PP TUNAS mewajibkan penyelenggara sistem elektronik menerapkan verifikasi usia ketat. Platform digital wajib menyediakan fitur pelaporan dan mekanisme pembatasan konten. Sanksi berat menanti perusahaan yang lalai, termasuk denda miliaran rupiah dan pemblokiran permanen.

Nezar menambahkan, festival film hanyalah satu dari puluhan inisiatif sosialisasi. Pemerintah juga menyiapkan komik digital, permainan interaktif, dan program duta literasi di sekolah. Semua diintegrasikan dalam kampanye nasional bertajuk "Tunas Digital Aman".

Dengan festival film, Nezar berharap keluarga Indonesia semakin melek aturan dan tidak lengah terhadap ancaman siber. "Anak-anak kita adalah masa depan. Lindungi mereka bersama mulai dari rumah," pungkasnya.

Baca juga:

• Maluku Utara — Harga Batu Bacan Anjlok dari Rp250 Juta Kini Sepi Peminat
• Menyongsong Gelombang Baru MCU 2026: Harapan dan Mimpi Penggemar