Suasana diplomasi tingkat tinggi menyelimuti kota New Delhi saat para pemimpin negara anggota BRICS berkumpul dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-18 yang berlangsung pada 12-13 September 2026. Pertemuan krusial ini membuahkan kesepakatan monumental yang dituangkan dalam Deklarasi New Delhi, sebuah dokumen strategis yang dirancang untuk memperkuat fondasi kerja sama ekonomi, politik, dan sosial di antara negara-negara berkembang serta kekuatan ekonomi baru dunia.
KTT ke-18 ini menjadi tonggak sejarah penting dalam menegaskan kembali peran BRICS sebagai poros utama dalam mewujudkan tatanan dunia yang multipolar. Di tengah ketidakpastian geopolitik dan gejolak ekonomi global, para pemimpin BRICS menunjukkan komitmen kolektif untuk memperdalam integrasi ekonomi serta membangun ketahanan bersama yang lebih solid demi menopang pertumbuhan di kawasan Selatan Global.
Pilar Utama Deklarasi New Delhi
Deklarasi New Delhi mencakup berbagai poin strategis yang berfokus pada percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif. Salah satu poin paling krusial yang disepakati adalah perpanjangan dan perluasan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan lintas batas di antara negara anggota. Langkah ini diambil untuk mengurangi risiko kerentanan akibat fluktuasi nilai tukar mata uang utama dunia serta memperkuat kemandirian finansial kawasan.
"Deklarasi New Delhi bukan sekadar dokumen seremonial, melainkan peta jalan konkret untuk memastikan bahwa suara negara-negara berkembang terdengar nyaring di panggung global. Kami berkomitmen menciptakan tatanan ekonomi yang jauh lebih adil, inklusif, dan berimbang," tegas seorang diplomat senior yang menghadiri penutupan konferensi.
Selain sektor keuangan, kesepakatan ini juga menyoroti pentingnya diversifikasi rantai pasok global. Negara-negara BRICS sepakat untuk saling mendukung dalam ketahanan pangan dan energi, guna mengantisipasi ancaman krisis global di masa mendatang. Investasi pada infrastruktur konektivitas logistik antar-anggota diproyeksikan akan ditingkatkan hingga 25 persen dalam kurun waktu tiga tahun ke depan.
Reformasi Tata Kelola dan Keuangan Global
Isu reformasi kelembagaan internasional menjadi sorotan utama dalam agenda pertemuan di India tersebut. Para pemimpin menyuarakan urgensi mendesak untuk merombak struktur Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), Bank Dunia, dan Dana Moneter Internasional (IMF) agar lebih merepresentasikan realitas geopolitik dan ekonomi abad ke-21.
Melalui New Development Bank (NDB), BRICS mengalokasikan dana pendanaan baru senilai 15 miliar dolar AS untuk proyek-proyek infrastruktur berkelanjutan. Skema pendanaan ini diprioritaskan bagi pembangunan energi terbarukan dan fasilitas publik di negara-negara berkembang, menjembatani kesenjangan pembangunan yang selama ini menjadi kendala utama.
Fokus Strategis Hasil KTT BRICS ke-18
Berikut adalah analisis ringkas mengenai sektor prioritas yang disepakati dalam Deklarasi New Delhi:
| Sektor Prioritas | Inisiatif Utama | Target Capaian |
|---|---|---|
| Keuangan & Perdagangan | Penggunaan Mata Uang Lokal | Pengurangan ketergantungan dolar AS dalam perdagangan bilateral |
| Infrastruktur | Pendanaan Khusus NDB | Alokasi 15 Miliar USD untuk proyek infrastruktur hijau |
| Teknologi Digital | Kerja Sama AI & Data Besar | Standardisasi etika kecerdasan buatan dan tata kelola data |
| Energi & Iklim | Transisi Energi Adil | Peningkatan investasi energi terbarukan sebesar 20% pada 2030 |
Inovasi Teknologi dan Kolaborasi Masa Depan
Sektor teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) turut menjadi perhatian utama dalam pembahasan. Deklarasi New Delhi menegaskan pentingnya tata kelola AI yang inklusif, aman, dan etis. BRICS sepakat membentuk Working Group on Digital Economy untuk memastikan transfer teknologi dan perlindungan data berjalan seimbang tanpa mengabaikan kedaulatan digital masing-masing negara.
Dengan disahkannya Deklarasi New Delhi, KTT ke-18 BRICS resmi ditutup dengan penuh optimisme. Konsensus ini diharapkan menjadi pendorong utama kestabilan ekonomi global sekaligus memperkuat posisi tawar negara-negara berkembang dalam merancang arsitektur masa depan dunia yang lebih stabil dan berkelanjutan.
Comments (0)