MPLS 2026: Disdik DKI Larang Keras Perpeloncoan

JAKARTA, DETIK INI JUGA — Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta baru saja mengeluarkan instruksi tegas: seluruh satuan pendidikan di ibu kota dilarang mentoleransi tindakan perpeloncoan dalam Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ajaran 2026. Penegasan ini disampaikan menyusul dimulainya kegiatan MPLS serentak pekan ini.

Instruksi tersebut merupakan respons atas kekhawatiran publik bahwa praktik kekerasan berkedok tradisi kerap muncul kembali di momen penerimaan peserta didik baru. Kadisdik DKI Jakarta, Budi Setiawan, mengonfirmasi bahwa MPLS 2026 harus sepenuhnya bersih dari bentuk intimidasi fisik maupun verbal.

MPLS Ramah, Bukan Ajang Balas Dendam

“Kami tidak ingin generasi baru siswa dibentuk oleh ketakutan. MPLS adalah pintu awal pengenalan budaya sekolah yang positif, bukan ajang pelampiasan senioritas,” tegas Budi dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu pagi. Pernyataan ini menggarisbawahi pergeseran paradigma dari MPLS konvensional menjadi program orientasi yang humanis.

Disdik DKI menekankan bahwa MPLS Ramah 2026 memiliki tiga tujuan utama yang wajib dijalankan semua sekolah negeri maupun swasta:

• Pengenalan lingkungan fisik — peserta didik diajak mengenal ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas lainnya secara terbimbing tanpa tekanan.
• Pembentukan karakter anti-kekerasan — seluruh kegiatan disisipi materi penguatan Profil Pelajar Pancasila, termasuk modul anti-bullying dan resolusi konflik sehat.
• Pelibatan orang tua sebagai mitra — orang tua diundang hadir pada sesi pembukaan untuk memastikan transparansi dan menghapus stigma “ritual mengerikan” di hari pertama sekolah.

Sanksi Tanpa Toleransi

Untuk memastikan efektivitas kebijakan, Disdik DKI menerjunkan tim pengawas ke 2.147 sekolah di enam wilayah kota. Setiap sekolah wajib menempelkan poster “Sekolahku Bebas Perpeloncoan” di area publik serta menyediakan kanal pengaduan daring yang diawasi langsung oleh Sudin Pendidikan setempat.

Tahun ini, Disdik DKI memperkirakan sekitar 180.000 peserta didik baru mengikuti MPLS di seluruh jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Jumlah ini menurun tipis dibanding tahun 2025 akibat penurunan angka kelahiran, tetapi tetap menjadi konsentrasi besar untuk menjamin nol kekerasan.

Data titik rawan yang dihimpun Beritatercepat menunjukkan bahwa 17 sekolah di Jakarta Timur dan Jakarta Utara pernah tercatat melakukan pelanggaran serupa pada MPLS tahun lalu. Tahun ini, 17 sekolah tersebut mendapat pengawasan ekstra dengan kunjungan mendadak minimal dua kali selama masa orientasi.

“Sekolah yang terbukti membiarkan perpeloncoan akan dikenai sanksi administratif berat. Kepala sekolah bisa dinonaktifkan, sedangkan guru atau panitia yang terlibat langsung akan direkomendasikan untuk pembinaan khusus oleh inspektorat,” ujar Budi menambahkan.

Respons Cepat Aduan Masyarakat

Disdik DKI membuka hotline 24 jam melalui WhatsApp di nomor 0812-xxxx-xxxx dan posko virtual di situs resmi. Laporan yang masuk dijanjikan ditindaklanjuti paling lambat 1×60 menit di jam kerja. Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan insiden berarti, namun tim siaga tetap disebar di sekolah-sekolah yang memiliki riwayat MPLS bermasalah.

Inisiatif ini disambut baik oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) DKI. Ketua KPAI DKI, Maria Ulfah, menyatakan apresiasinya: “Kami selalu khawatir setiap Juli karena trauma perpeloncoan masih menghantui. Langkah tegas Disdik ini membuktikan bahwa negara hadir melindungi anak-anak kita.”

Dengan waktu MPLS yang berlangsung tiga hari ke depan, Disdik DKI memastikan akan terus memutakhirkan informasi setiap 12 jam melalui kanal resmi. Masyarakat diimbau untuk tidak segan melaporkan setiap indikasi kekerasan atas nama orientasi.

Baca juga:

• Gegana Brimob Sterilkan SDN Srengseng Sawah Pascateror Ancaman Bom
• Mensesneg Tegaskan Usulan Nama Jampidsus Baru Belum Diterima Istana