Mike Johnson Siapkan Voting Anggaran Pendanaan Lebih Awal

WASHINGTON — Ketua DPR Amerika Serikat Mike Johnson dari Partai Republik Louisiana tengah mempersiapkan manuver politik yang cukup berani. Ia ingin mengadakan pemungutan suara atas rancangan undang-undang pendanaan jangka pendek pada pekan depan, jauh sebelum tenggat waktu pemerintah federal kehabisan anggaran.

Langkah ini dinilai sejumlah pengamat sebagai strategi berisiko tinggi. Johnson seolah-olah sedang membangun panggung untuk meraih kemenangan di bulan September dengan terlebih dahulu menerima kekalahan di bulan Juli. Manuver ini menjadi sorotan tajam di Capitol Hill karena menyentuh dinamika internal Partai Republik yang semakin retak jelang pemilihan tengah masa jabatan.

Strategi "Kalah di Juli, Menang di September"

Pemungutan suara awal terhadap resolusi berkelanjutan atau continuing resolution (CR) bukan sekadar agenda rutin legislasi. Bagi Johnson, kekalahan dalam voting ini justru bisa menjadi senjata politik berharga. Anggota konservatif DPR menilai bahwa kegagalan pemungutan suara akan memberikan Johnson dalih kuat untuk menyisipkan paket pendanaan darurat ke dalam proses rekonsiliasi anggaran bulan September.

Konsep ini oleh kalangan internal Capitol Hill disebut sebagai Reconciliation 3.0 Plus — sebuah formula baru yang memadukan paket belanja pertahanan dengan mekanisme pendanaan darurat.

"Para Demokrat tahu, kalau kita tidak loloskan CR, kita akan melakukannya lewat RUU rekonsiliasi," ujar Representative Eric Burlison dari Missouri kepada Axios.

Burlison termasuk anggota DPR yang mendukung pendekatan agresif Johnson. Baginya, penggabungan CR dengan paket rekonsiliasi akan menyulitkan anggota Partai Republik di DPR untuk menolak keseluruhan paket. Sebab, di dalamnya termasuk alokasi 67 miliar dolar AS untuk Pentagon guna mengisi kembali persediaan munitions yang sempat terkuras.

Johnson dan Thune Berbeda Frekuensi

Di balik layar, terjadi gesekan kepentingan yang cukup tajam antara Johnson dan Ketua Mayoritas Senat John Thune dari Dakota Selatan. Keduanya memiliki pandangan yang bertolak belakang mengenai kelayakan paket rekonsiliasi ketiga yang tengah digodok.

"Anda harus berpikir panjang dan keras soal ini. Prospeknya jauh lebih mudah di DPR," tegas Thune pada Kamis, memberikan sinyal keraguan terhadap strategi Johnson.

Thune menilai bahwa menggabungkan resolusi berkelanjutan dengan rekonsiliasi memiliki dua keuntungan strategis. Pertama, hal tersebut mempersulit anggota DPR dari Partai Republik untuk menolak paket secara keseluruhan. Kedua, Senat akan dihadapkan pada pilihan take-it-or-leave-it: menerima RUU rekonsiliasi versi DPR atau ikut menanggung blame atas potensi shutdown pemerintah.

Kekhawatiran Jelang Pemilu Tengah Masa Jabatan

Tekanan politik terhadap Johnson tidak hanya datang dari kubu Demokrat. Anggota Partai Republik sendiri semakin gelisah dengan prospek menghabiskan bulan terakhir kampanye pemilihan tengah masa jabatan dengan defending shutdown pemerintah. Citra negatif ini bisa menjadi bumerang electoral bagi kandidat GOP di wilayah-wilayah marginal.

Anggota DPR dari Partai Republik juga menilai kecil kemungkinan Demokrat akan menyediakan suara yang dibutuhkan untuk meloloskan perpanjangan pendanaan. Oleh sebab itu, pemungutan suara bulan Juli dirancang sebagai pesan tegas kepada Demokrat maupun Senat: Partai Republik tidak lagi mengandalkan dukungan bipartisan untuk resolusi berkelanjutan.

Skeptisisme Senator Republik

Sementara itu, senator Partai Republik menunjukkan sikap skeptis terhadap rencana Johnson. Mereka ingin memberikan waktu bagi proses apropriasi reguler untuk berjalan normal. Pembicaraan publik mengenai langkah stopgap juga dinilai berisiko merusak negosiasi bipartisan atas RUU belanja tahunan penuh.

Johnson pada Kamis mengumumkan rencananya untuk membawa resolusi berkelanjutan bersih ke ruang sidang DPR pekan depan, sebelum anggota parlemen pulang untuk reses Agustus. Senat sendiri dijadwalkan tetap bersidang selama dua minggu tambahan setelahnya.

Namun, belum ada kepastian apakah manuver politik ini akan berhasil. Johnson harus menavigasi kelompok-kelompok faksi dalam partainya sendiri, termasuk anggota Freedom Caucus yang keras menentang compromis, maupun faksi moderat yang khawatir dengan dampak shutdown terhadap konstituen mereka.

Yang jelas, pertarungan anggaran ini akan menjadi ujian pertama kepemimpinan Johnson di tahun politik yang penuh volatilitas. Apakah strategi "kalah dulu, menang kemudian" akan berbuah manis, atau justru menjadi bumerang yang memperlebar jurang perpecahan internal Partai Republik, masih menjadi tanda tanya besar bagi pengamat politik Washington.