Tolikara — Kredit Berlebihan Bikin ASN Malas ke Kantor

Di balik barisan apel pagi yang semakin menipis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolikara, tersimpan sebuah rahasia yang selama ini luput dari perhatian publik: praktik kredit gaji berlebihan yang menjerat para aparatur sipil negara. Wakil Bupati Tolikara, Yotam Wonda, secara blak-blakan menyebut fenomena ini sebagai biang keladi utama atas merosotnya disiplin kerja ASN di wilayah pegunungan tengah Papua tersebut. Bukan sekadar soal absen biasa—yang terungkap adalah potret suram tentang kehidupan birokrat yang gajinya habis dipotong cicilan setiap bulan.

Evalasi Dua Pekan yang Membongkar Akar Masalah

Selama lebih dari dua pekan, pemerintah kabupaten melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Proses ini bukan sekadar rutinitas administratif biasa—melainkan upaya serius untuk menjawab teka-teki mengapa kehadiran ASN terus menurun meskipun imbauan demi imbauan sudah berkali-kali disampaikan dalam apel rutin setiap Senin, Rabu, dan Jumat.

Evaluasi tersebut menjangkau 32 pimpinan OPD, para asisten, staf ahli bupati, kepala bidang, kepala seksi, kepala sub bagian, hingga seluruh staf di lingkungan Pemkab Tolikara. Hasilnya, persoalan disiplin ASN ternyata jauh lebih kompleks dibandingkan yang selama ini terlihat di permukaan apel pagi.

"Selama ini kami hanya memberikan imbauan saat apel setiap Senin, Rabu, dan Jumat, tetapi kehadiran ASN justru terus menurun. Karena itu, kami melakukan evaluasi secara menyeluruh untuk mengetahui akar persoalannya," ujar Yotam Wonda di ruang kerjanya, Jumat (17/7/2026).

Dari Kendala Logistik ke Perilaku Personal

Wakil bupati mengakui, sejumlah faktor struktural memang turut menjadi kendala. Keterbatasan transportasi, belum tersedianya rumah dinas yang layak, serta minimnya fasilitas kerja menjadi keluhan klasik yang sudah sering terdengar. Namun dari hasil evaluasi, ditemukan fakta bahwa faktor terbesar justru bersumber dari perilaku ASN sendiri.

Temuan paling mencolok adalah menjamurnya praktik kredit gaji yang tidak terkontrol. Banyak ASN yang terjerat pinjaman dengan cicilan bulanan yang menggerus habis penghasilan mereka. Akibatnya, sebagian ASN hanya menerima sisa gaji antara Rp300 ribu hingga Rp1 juta setiap bulan—nominal yang nyaris tidak cukup untuk bertahan hidup di Tolikara, apalagi untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga.

"Kami menemukan banyak ASN yang gajinya habis dipotong kredit, sehingga hanya menerima sedikit uang setiap bulan. Kondisi ini membuat mereka tidak mampu bertahan hidup di Tolikara dan akhirnya memilih tidak masuk kantor," ujar Yotam Wonda dengan nada prihatin.

Langkah Tegas: Pemblokiran Rekening hingga Pemberhentian

Pemerintah Tolikara tidak tinggal diam. Wabup Yotam menegaskan, pembinaan akan menjadi langkah awal yang ditempuh. Namun apabila ASN tetap mengabaikan panggilan dan tidak melaksanakan tugasnya, konsekuensi tegas sudah menanti di ujung jalan.

Antara lain, pemerintah akan melakukan pemblokiran rekening gaji ASN yang melanggar disiplin, serta mengusulkan pemberhentian tidak dengan hormat bagi mereka yang terbukti melanggar secara berulang. Langkah ini diambil bukan semata-mata soal hukuman, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap pelayanan publik yang harus berjalan optimal.

"Kami akan melakukan pembinaan terlebih dahulu. Namun apabila ASN tetap mengabaikan panggilan dan tidak melaksanakan tugasnya, maka pemerintah akan mengambil langkah tegas, termasuk pemblokiran rekening gaji dan usulan pemberhentian tidak dengan hormat," tegas Yotam.

Potret Buram Birokrasi di Wilayah Terpencil

Kasus Tolikara sejatinya menyingkap tabir permasalahan yang lebih luas dalam birokrasi di wilayah terpencil Indonesia. Ketika seorang ASN hanya menerima Rp300 ribu per bulan setelah dipotong kredit, pertanyaan tentang kesejahteraan dan martabat aparatur negara menjadi sangat mendesak untuk dijawab. Apakah disiplin bisa ditegakkan ketika perut kosong dan tekanan ekonomi menghimpit?

Di sisi lain, fenomena ini juga menjadi peringatan keras bagi institusi keuangan dan koperasi yang menawarkan kredit kepada ASN tanpa perhitungan matang. Tanpa literasi keuangan yang memadai, kredit yang awalnya dimaksud sebagai solusi justru berubah menjadi jerat yang menghancurkan kinerja dan motivasi kerja.

Pemerintah Tolikara diharapkan tidak hanya berhenti pada langkah repressif seperti pemblokiran rekening, tetapi juga merancang solusi komprehensif—mulai dari edukasi literasi keuangan, pendampingan anggaran, hingga perbaikan sistem penggajian yang lebih manusiawi. Sebab pada akhirnya, ASN yang sejahtera akan menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas.