Mensos Gus Ipul Targetkan 150 Ribu KPM Ikut Pemberdayaan Ekonomi

JAKARTA — Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menetapkan target ambisius: lebih dari 150.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan dilibatkan dalam program pemberdayaan ekonomi pada 2026.

Sasaran tersebut menjadi bagian dari strategi percepatan pengentasan kemiskinan. KPM yang sebelumnya bergantung pada bantuan sosial tunai diharapkan bisa mandiri secara finansial.

"Pemberdayaan ekonomi adalah kunci. Kami ingin keluarga miskin tidak selamanya bergantung pada bansos," ujar Gus Ipul dalam keterangannya, belum lama ini.

Detail Program

Program pemberdayaan melibatkan pelatihan keterampilan, akses permodalan, dan pendampingan usaha. Pemerintah menggandeng perbankan serta lembaga pelatihan. Pelatihan teknis mencakup menjahit, tata boga, hingga literasi digital. Modal disalurkan lewat skema kredit mikro tanpa agunan.

Fakta kunci:

• Target: 150.000 KPM di seluruh Indonesia
• Fokus: Graduasi dari penerima bansos menjadi wirausaha
• Bentuk bantuan: Pelatihan, modal bergulir, pemasaran
• Anggaran: APBN dan kemitraan swasta
• Sasaran: KPM penerima PKH dan BPNT yang dinilai produktif

Latar Belakang

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) mencatat puluhan juta penduduk miskin. Sekitar 10 juta keluarga terdaftar sebagai KPM bansos reguler. Program pemberdayaan diharapkan mengurangi beban APBN secara bertahap.

Program serupa sebenarnya telah berjalan sejak 2023. Hingga 2025, sebanyak 200.000 KPM telah menerima intervensi pemberdayaan. Dari jumlah itu, 40% berhasil meningkatkan pendapatan di atas garis kemiskinan.

Gus Ipul menekankan pentingnya dampak nyata. "Kami tidak hanya memberi ikan, tapi juga kail. Indikator keberhasilan adalah berapa KPM yang benar-benar lepas dari garis kemiskinan," tegasnya.

Pendekatan ini bukan tanpa tantangan. Banyak KPM yang masih ragu meninggalkan zona nyaman bansos. Untuk itu, pendampingan intensif dilakukan oleh tenaga kesejahteraan sosial kecamatan.

Respons dan Harapan

Pengamat ekonomi menyambut positif target ini. Namun, mereka mengingatkan perlunya mekanisme monitoring yang ketat.

"Tanpa pengawasan, dana pemberdayaan rawan diselewengkan. Harus ada transparansi penyaluran modal usaha," ujar ekonom dari Universitas Indonesia.

Di sisi lain, pelaku UMKM menyatakan siap bermitra. "Kami bisa bantu pemasaran produk KPM melalui platform digital," kata CEO sebuah startup e-commerce.

Sementara itu, Suminah, warga penerima PKH di Bogor, menyambut antusias. "Saya ingin punya usaha sendiri, biar tidak tergantung bantuan terus."

Pemerintah menargetkan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 7 persen pada akhir tahun. Program 150.000 KPM ini dianggap tonggak penting mencapainya. Publik menanti realisasi, dan Kemensos berjanji melaporkan progres setiap triwulan. Program ini juga diharapkan mempersempit kesenjangan ekonomi di pelosok negeri.

UPDATE: Informasi lebih lanjut akan disampaikan melalui laman resmi Kementerian Sosial.

Baca juga:

• Profil Hendra Kurniawan Batal Dijatuhi PTDH Kasus Brigadir J
• Komisi III Minta Kejagung Bentuk Tim Khusus Perkara Febrie