Mensos Gus Ipul Desak Pemda Perbarui DTSEN demi Bansos Tepat

BARU SAJA — Menteri Sosial Gus Ipul melontarkan instruksi tegas kepada seluruh pemerintah daerah. Ia menekankan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai syarat mutlak penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.

Pernyataan itu disampaikan menanggapi temuan di lapangan yang menunjukkan masih adanya ketidakakuratan data penerima bantuan. Gus Ipul menilai, data usang menjadi biang keladi bocornya bansos ke tangan yang tidak berhak.

Instruksi Langsung dari Kemensos

Dalam arahannya, Mensos meminta pemda tidak sekadar menunggu laporan pusat. Daerah harus proaktif memverifikasi kondisi ekonomi warganya secara berkala. “Pemda yang paling tahu kondisi riil di lapangan. Jangan sampai bansos justru memperlebar ketimpangan,” tegasnya.

• Verifikasi menyeluruh: Pemda diminta turun langsung mencocokkan data dengan situasi terkini.
• Update triwulanan: Setiap tiga bulan, pemda wajib melaporkan perubahan status sosial ekonomi warga.
• Sanksi tegas: Daerah yang lalai memperbarui data terancam pemotongan alokasi bansos.

Mengapa DTSEN Krusial?

DTSEN merupakan basis data tunggal yang mengintegrasikan informasi dari berbagai kementerian dan lembaga. Data ini menjadi acuan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan bantuan lainnya. Tanpa pembaruan rutin, data akan memunculkan exclusion error—warga miskin yang justru tidak terdaftar—dan inclusion error—warga mampu yang ikut menikmati.

Kemensos mencatat, lebih dari 40 persen pengaduan bansos berkaitan dengan ketidaktepatan sasaran. Mayoritas disebabkan data yang tidak mutakhir. Dengan instruksi ini, Mensos berharap pemda bergerak cepat sebelum penyaluran tahap berikutnya.

Kronologi dan Dampak

Instruksi ini keluar setelah audit internal menunjukkan selisih data hingga 12 persen di beberapa daerah. Selisih itu berpotensi merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah jika tidak segera dikoreksi. Gus Ipul menegaskan, setiap rupiah bansos harus sampai ke tangan yang benar demi mengakselerasi pengentasan kemiskinan ekstrem.

Pengamat kebijakan sosial menyambut baik langkah ini. Mereka menilai, pelibatan aktif pemda akan menciptakan rantai akuntabilitas yang lebih pendek. “Pemda yang dekat dengan warga seharusnya menjadi garda terdepan validasi data,” ujar seorang peneliti dari Lembaga Kebijakan Publik yang dihubungi terpisah.

Saat ini, Kemensos telah menyiapkan dashboard real-time untuk memantau kepatuhan setiap daerah. Daerah yang lambat memperbarui data akan langsung terlihat dan mendapat teguran resmi. Gus Ipul mengancam akan mencopot alokasi bansos bagi pemda yang abai.

UPDATE: Sejumlah daerah seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah dikonfirmasi telah memulai proses verifikasi ulang data kependudukan. Progresnya akan dipantau langsung oleh tim inspektorat jenderal.

Baca juga:

• OJK Resmi Sesuaikan Aturan Dana Pensiun dengan Putusan MK
• Trump Umumkan Tarif Baru Impor Teknologi Tiongkok