Mendagri Tito Karnavian Pimpin Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera
JAKARTA, 5 Juli 2025 — BARU SAJA: Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian resmi ditunjuk sebagai Kepala Satuan Tugas Pemulihan dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera. Penunjukan ini diumu...
JAKARTA, 5 Juli 2025 — BARU SAJA: Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian resmi ditunjuk sebagai Kepala Satuan Tugas Pemulihan dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera. Penunjukan ini diumumkan langsung oleh pemerintah pusat sebagai respons cepat terhadap rangkaian bencana alam yang melanda pulau itu dalam dua pekan terakhir.
Penunjukan Darurat di Tengah Bencana
Bencana dahsyat menghantam sejumlah provinsi di Sumatera. Gempa bumi berkekuatan 7,2 magnitudo mengguncang barat Sumatera pada 20 Juni lalu. Lalu tsunami kecil dan banjir bandang susulan memperparah kerusakan. Data sementara mencatat lebih dari 230 korban jiwa dan ribuan warga mengungsi.
Keputusan menunjuk Tito sebagai Kasatgas PRR diambil dalam rapat kabinet terbatas kemarin malam. "Beliau memiliki pengalaman memimpin penanganan krisis dan bencana saat menjabat Kapolri dan kini sebagai Mendagri," ujar sumber pemerintah.
Tugas Berat Satgas PRR
Satgas ini akan mengoordinasikan seluruh upaya pemulihan. Fokus utamanya meliputi:
- Pembersihan puing dan material longsor di daerah terdampak
- Rehabilitasi rumah rusak — ditargetkan selesai dalam 90 hari
- Pemulihan infrastruktur vital: jalan, jembatan, listrik, dan air bersih
- Dukungan psikososial bagi korban dan keluarga
Tim ini akan bekerja sama dengan BNPB, TNI, Polri, serta relawan. Tito sendiri menyatakan akan langsung terbang ke lokasi terdampak dalam 24 jam ke depan. "Kami tidak akan buang waktu. Setiap menit berharga bagi para korban," ujarnya singkat.
Saksi mata di Padang melaporkan kondisi darurat masih terjadi. "Bantuan logistik sudah tiba, tapi distribusi masih terkendala akses jalan putus," kata seorang relawan lokal. Satgas PRR diharapkan mampu memecah hambatan itu.
Langkah Cepat, Target Ambisius
Kasatgas telah menginstruksikan pendataan kerusakan secara akurat. Pendekatan "bottom-up" akan digunakan. Data dari tingkat desa akan menjadi acuan utama. Ini untuk memastikan tidak ada warga yang terlewatkan dari program pemulihan.
Rekonstruksi rumah warga ditargetkan mulai akhir Juli. Pemerintah mengalokasikan dana awal Rp 2,5 triliun melalui APBN. Dana tambahan juga akan dihimpun dari donor internasional.
Kehadiran Tito sebagai pemimpin satgas ini diharapkan mampu memangkas birokrasi. Koordinasi lintas kementerian akan lebih mudah karena posisinya di kabinet. "Ini bukti negara hadir," tegas Menteri Koordinator PMK.
Informasi resmi terus diperbarui melalui portal Beritatercepat. Masyarakat diimbau waspada terhadap potensi bencana susulan dan tetap mengikuti arahan petugas.
Comments (0)