Mendagri dan Mensos Serukan Sinergi Pemda-PKK Lewat Anggaran Tahunan

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan kolaborasi pemerintah daerah dengan Tim Penggerak PKK menjadi motor utama percepatan program prioritas nasional.

Keduanya menekankan sinergi itu wajib dijamin melalui alokasi anggaran tahunan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Dasar Hukum Tahunan Wajibkan Anggaran

Setiap tahun, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan keputusan menteri yang menginstruksikan seluruh pemda menganggarkan kegiatan PKK di Organisasi Perangkat Daerah.

Regulasi ini memastikan program pemberdayaan keluarga tidak sekadar seremonial, tetapi terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran daerah.

• Kepmendagri terbit setiap awal tahun anggaran
• Anggaran melekat di OPD terkait seperti Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
• Mencakup 10 program pokok PKK, termasuk stunting, pendidikan, dan ekonomi keluarga

Komitmen Daerah Jadi Penentu Keberhasilan

Mendagri mengingatkan kepatuhan daerah terhadap keputusan tersebut bersifat mutlak. Tanpa alokasi dana yang jelas, gerakan PKK di tingkat desa dan kelurahan akan kehilangan taji.

“Saya minta seluruh kepala daerah segera menindaklanjuti Kepmendagri ini. PKK adalah mitra strategis yang jangkauannya sampai ke keluarga paling bawah,” tegas Tito.

Senada dengan itu, Mensos menyoroti peran PKK dalam menurunkan angka stunting dan kemiskinan ekstrem. Menurut dia, kader PKK adalah garda terdepan yang butuh dukungan nyata, bukan hanya instruksi.

Data Kolaborasi yang Menghasilkan

Berdasarkan evaluasi Kemendagri, daerah yang konsisten mengalokasikan anggaran untuk program PKK mencatat penurunan angka stunting lebih cepat dan peningkatan Indeks Pembangunan Keluarga.

• Pemprov Jawa Timur alokasikan Rp12 miliar untuk PKK tahun 2025
• Kabupaten Bogor turunkan stunting 3,2 persen dalam 18 bulan lewat sinergi OPD-PKK
• 34 provinsi telah menerbitkan surat edaran gubernur menyusul Kepmendagri

Kawal Anggaran, Kawal Keluarga

Kedua menteri meminta inspektorat daerah mengawal realisasi anggaran agar tepat sasaran. Mereka juga mendorong TP PKK pusat dan daerah memperkuat pelaporan kinerja berbasis digital.

Langkah ini disebut sebagai upaya memutus rantai birokrasi yang kerap memperlambat penyaluran manfaat ke masyarakat. “Setiap rupiah yang dianggarkan harus terlihat dampaknya di keluarga,” ujar Tito menutup.

Baca juga:

• Warisan Abadi Para Ikon Digital Dunia Konsol
• Profil Manu Koné: Gelandang Muda Prancis Andalan Gladbach