Dr Sulistyo Sebut Indonesia Butuh Kedaulatan Kriptografi Nasional

JAKARTA — Serangan siber yang kian canggih dan masif terhadap infrastruktur digital Tanah Air menuntut respons strategis. Dr. Sulistyo, alumnus Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 62 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, menyoroti lemahnya ekosistem keamanan siber nasional dan mendesak penerapan kedaulatan kriptografi agar data vital negara tidak mudah dibobol. Dalam diskusi terbatas di Jakarta, Selasa (22/7/2025), ia menekankan bahwa kebocoran data semestinya menjadi tamparan keras bagi semua pemangku kepentingan.

Profil dan Rekam Jejak Keahlian

Dr. Sulistyo bukan nama asing di ranah keamanan siber dan kriptografi. Sebagai alumni PPRA 62 Lemhannas RI, ia membawa perspektif pertahanan-keamanan yang melekat pada setiap analisisnya. Pendidikan di lembaga yang mencetak pemimpin tangguh itu memperkaya pemahamannya tentang geopolitik digital dan ancaman hibrida. Selain itu, ia dikenal sebagai pemerhati kriptografi yang kerap mengkritisi kebijakan pemerintah dalam mengadopsi algoritma enkripsi standar nasional.

Lelaki berkacamata itu telah lama aktif menulis dan berbicara di berbagai forum. Kolaborasinya dengan komunitas keamanan siber, akademisi, dan praktisi industri membuat analisisnya berbobot dan aplikatif. “Siber tidak bisa dipandang sektoral. Ini soal kedaulatan, sama seperti wilayah darat, laut, dan udara,” ujarnya dalam wawancara terpisah.

Kritik terhadap Kebijakan Keamanan Siber Indonesia

Menurut Dr. Sulistyo, Indonesia masih gamang menghadapi lanskap ancaman siber yang berubah cepat. Ia mencatat, dari tahun ke tahun, jumlah serangan ransomware dan kebocoran data di instansi pemerintah justru meningkat. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat lebih dari 700 juta anomali lalu lintas siber sepanjang 2024, tetapi langkah mitigasi yang dilakukan cenderung reaktif. “Kita terlalu sibuk memadamkan api tanpa pernah memikirkan desain rumah tahan api,” sindirnya.

Dari sisi regulasi, ia menyoroti implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang menurutnya masih setengah hati. Sanksi administratif dianggapnya belum menimbulkan efek jera bagi korporasi maupun lembaga publik yang lalai. Lebih dari itu, eksekusi aturan turunan soal sertifikasi keamanan sistem elektronik dinilainya terlalu lamban.

Pentingnya Kedaulatan Kriptografi

Poin paling tajam yang disampaikan Dr. Sulistyo adalah urgensi kedaulatan kriptografi. Ia menjelaskan, selama ini banyak institusi pemerintah menggantungkan diri pada perangkat lunak dan algoritma enkripsi buatan asing. Kondisi itu, tegasnya, membuka celah backdoor yang bisa dieksploitasi pihak ketiga, termasuk aktor negara. “Kriptografi adalah senjata. Kalau senjata kita impor tanpa tahu ada cacat desain di dalamnya, kita berperang dengan pedang bermata dua,” tegasnya dalam diskusi yang juga dihadiri perwakilan BSSN dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Ia mendorong percepatan pengembangan algoritma kriptografi nasional, semisal SUCI (Sandi Untuk Cegah Informasi) yang pernah diinisiasi Lembaga Sandi Negara. Namun, algoritma semacam itu harus terus diuji, diaudit publik, dan diadopsi secara luas oleh industri. Tanpa ekosistem yang mendukung, produk kriptografi lokal hanya akan menjadi proyek mercusuar.

Tantangan Sumber Daya Manusia dan Kolaborasi

Selain teknologi, Dr. Sulistyo menyorot kesenjangan kompetensi tenaga keamanan siber di Indonesia. Kebutuhan akan analis keamanan, insinyur kriptografi, dan ahli forensik digital terus membengkak, namun pasokannya stagnan. Ia mendorong kampus dan lembaga pelatihan untuk segera memasukkan kurikulum kriptografi terapan dan operasi keamanan ofensif.

Di ujung pemaparannya, alumni PPRA 62 itu mengajak swasta, pemerintah, dan peneliti untuk membangun laboratorium keamanan siber bersama yang independen. “Jangan menunggu skandal data berikutnya. Mulai dari sekarang, audit mandiri, dan jangan takut transparan,” pungkasnya.