Prabowo: Koruptor adalah Ancaman Nyata Koperasi dan Ekonomi Rakyat

BARU SAJA -- Presiden RI Prabowo Subianto secara terbuka mengecam keras para koruptor sebagai musuh utama koperasi. Serangan verbal itu dilancarkan dalam Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-78 di Hall A Jakarta Convention Center, Minggu pagi (12/7/2026). Acara tersebut dihadiri ribuan anggota koperasi dari seluruh penjuru Nusantara, serta sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju.

Sejak pidato dimulai pukul 09.45 WIB, Prabowo langsung mengarahkan seluruh energinya untuk mengkritik praktik penyelewengan dana koperasi yang merugikan rakyat kecil. Ia menyebut para pelaku sebagai “lintah darat modern” yang menghisap darah perekonomian desa.

Pidato Mengguncang Ruangan

“Koperasi adalah benteng terakhir keadilan ekonomi. Tapi benteng itu kini dikepung oleh para maling berdasi,” ujar Presiden, disambut teriakan setuju dari peserta. Nada suaranya meninggi setiap kali menyebut kata “koruptor”, menunjukkan kemarahan yang sudah lama terpendam.

Menurut laporan petugas protokol, pidato Prabowo kali ini merupakan salah satu yang paling emosional sejak menjabat. Beberapa peserta bahkan terlihat menangis saat mendengar penggambaran penderitaan petani dan nelayan yang koperasinya bangkrut akibat ulah pengurus curang.

Data Mengerikan Korupsi Koperasi

• Kerugian negara dari sektor koperasi mencapai Rp 14,2 triliun pada 2025.
• Sebanyak 7 dari 10 koperasi di daerah tertinggal mengalami penyimpangan dana.
• 1.200 kepala koperasi sedang dalam proses hukum terkait penggelapan.
• Lebih dari 500.000 petani kehilangan akses pupuk bersubsidi gara-gara koperasi fiktif.

Presiden langsung meminta Kapolri dan Jaksa Agung yang hadir di acara itu untuk mempercepat penanganan perkara korupsi koperasi. Ia memberi tenggat waktu satu tahun untuk menuntaskan seluruh kasus besar yang menyangkut koperasi.

Reformasi Total Jadi Jawaban

Setelah pidato, Prabowo meneken Peraturan Presiden (Perpres) tentang Transparansi Keuangan Koperasi. Aturan baru itu mewajibkan seluruh koperasi menggunakan sistem daring yang terkoneksi langsung dengan Kementerian Koperasi dan BPKP.

“Sekarang zamannya digital. Setiap rupiah yang masuk dan keluar harus tercatat jelas, tidak bisa ditutup-tutupi lagi,” kata Presiden sambil menunjuk layar raksasa yang menampilkan sistem pengawasan baru.

Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, mengonfirmasi bahwa dalam waktu tiga bulan, sekitar 20.000 koperasi prioritas akan dipasangi perangkat lunak pengelola transparan. Ia juga menyatakan akan memberikan pelatihan untuk pengurus koperasi agar lebih akuntabel.

Apresiasi dari Berbagai Pihak

Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) mengapresiasi keberanian Presiden membongkar borok di sektor koperasi. “Ini yang kami tunggu selama puluhan tahun. Akhirnya ada pemimpin yang berani menyebut nama masalahnya,” ujarnya.

Sementara itu, KPK menyambut baik dan siap mengawal penuh instruksi presiden. Juru bicara KPK menyatakan telah mengantongi nama-nama besar yang akan segera dipanggil terkait kasus koperasi bodong yang merugikan negara triliunan rupiah.

Baca juga:

• Veddriq dan Desak Rita Ukir Sejarah di Kejuaraan Dunia Panjat Tebing 2026
• Direktur Teknik Fortuna Sittard Beberkan Alasan Rekrut Ole Romeny