Medan — Panitia PRSU Klaim Harga Tiket Mahal sebagai Dukungan Ekonomi Kreatif

MEDAN — Panitia Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-50 akhirnya buka suara soal keluhan harga tiket masuk yang dinilai memberatkan. Klaim mengejutkan pun muncul: tiket bukan sekadar akses, melainkan bentuk dukungan terhadap ekonomi kreatif dan pelestarian budaya Sumatera Utara.

Bidang Humas PRSU 2026, Farah, menyampaikan penegasan itu di Medan, Selasa (7/7). Ia menyebut perbedaan pandangan terhadap event berskala besar sebagai hal wajar, namun langsung menangkis dengan narasi "wajah baru".

"PRSU ke-50 hadir dengan arah dan wajah baru. Tidak lagi semata ruang hiburan, melainkan panggung yang mengangkat identitas, budaya, dan potensi Sumut melalui proses kurasi yang lebih terarah,"

Klaim 75% Konten Lokal, Tanpa Data Rinci

Farah mengeklaim sekitar 75 persen konten yang ditampilkan merupakan karya pelaku seni, budaya, UMKM, dan ekonomi kreatif lokal. Dengan klaim ini, panitia membingkai tiket mahal sebagai "investasi".

"Harga tiket yang dibayarkan masyarakat tidak hanya menjadi akses untuk menikmati rangkaian acara, tetapi juga merupakan bentuk dukungan terhadap ekosistem kreatif dan pelestarian budaya daerah,"

Namun, sejumlah pertanyaan krusial tak mendapat jawaban:

• Tidak ada data pembanding harga tiket tahun-tahun sebelumnya
• Tidak ada rincian alokasi dana untuk pelaku UMKM dan seniman yang diklaim sebagai penerima manfaat
• Tidak ada indikator konkret soal keamanan, kenyamanan, atau fasilitas yang disebut telah ditingkatkan

Wajah Baru yang Inklusif?

Di tengah minimnya transparansi data, Farah menyebut PRSU dengan "wajah baru" dirancang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat—dari UMKM, komunitas seni-budaya, keluarga, generasi muda, hingga kalangan profesional. Klaim ini justru disampaikan bersamaan dengan pengakuan bahwa selama ini PRSU kerap dipersepsikan hanya menyasar segmen tertentu.

Hingga berita ini ditulis, belum ada penjelasan lebih lanjut soal berapa persen dari harga tiket yang benar-benar mengalir ke pelaku ekonomi kreatif, atau mekanisme pengawasan distribusi dana tersebut.