Medan — Anggota DPRD Kota Medan, Saipul Bahri, menegaskan bahwa penyusunan Program

Hal itu disampaikan Saipul Bahri kepada AyoMedan.com di sela-sela kegiatan Rapat Kerja (Raker) DPRD Kota Medan yang digelar di The Hill Resort and Hotel Sibolangit, Minggu (2/8/2026). Pernyataan ini muncul di tengah upaya DPRD untuk menyusun kerangka kerja yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dinamika pembangunan Kota Medan.

Program Kerja Harus Jadi Instrumen Strategis

Saipul menekankan bahwa penyusunan program kerja harus dilakukan secara terukur, terarah, dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta dinamika pembangunan Kota Medan. Dengan demikian, setiap agenda yang masuk dalam program kerja dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik. "Program kerja DPRD jangan hanya dipandang sebagai penyusunan jadwal kegiatan. Lebih dari itu, harus menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan," ujar Saipul. Pernyataan ini menjadi dasar penting bagi seluruh anggota DPRD untuk merancang program kerja yang tidak sekadar formalitas, melainkan benar-benar berdampak pada kehidupan masyarakat. Saipul menegaskan bahwa setiap agenda yang disusun harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan dapat diukur.

Memperkuat Fungsi Legislasi dan Anggaran

Dalam menjalankan fungsi legislasi, lanjutnya, DPRD perlu memastikan setiap pembentukan peraturan daerah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung penyelesaian berbagai persoalan yang berkembang di Kota Medan. Ia mencontohkan, proses pembentukan perda harus melibatkan partisipasi publik secara luas agar produk hukum yang dihasilkan benar-benar aspiratif. Sementara dalam fungsi anggaran, DPRD diharapkan dapat memperkuat pembahasan dan pengawasan terhadap perencanaan serta pelaksanaan APBD. Pengalokasian anggaran harus diarahkan pada program yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat dan mendukung pencapaian target pembangunan daerah. "Begitu juga dengan fungsi pengawasan. Kita harus memastikan program dan anggaran yang telah disepakati benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat bagi masyarakat," jelasnya.

Usulan Penguatan Fungsi Pengawasan

Politikus Fraksi NasDem ini juga mengusulkan agar fungsi pengawasan DPRD diperkuat melalui agenda monitoring yang lebih terstruktur. Monitoring tersebut mencakup pelaksanaan APBD, program prioritas pemerintah daerah, serta evaluasi berkala terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). Usulan ini menjadi penting mengingat tantangan pembangunan Kota Medan yang semakin kompleks, mulai dari persoalan infrastruktur, pelayanan publik, hingga penataan ruang kota. Dengan pengawasan yang kuat, DPRD dapat memastikan setiap program pemerintah benar-benar berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran. Raker yang digelar di Sibolangit ini dihadiri oleh seluruh anggota DPRD Kota Medan serta jajaran sekretariat DPRD. Kegiatan ini menjadi ajang untuk mematangkan rancangan program kerja yang akan diusulkan dalam pembahasan lebih lanjut. Berikut urutan kronologis penyampaian pernyataan Saipul Bahri:

1. Saipul Bahri menyampaikan pandangannya mengenai penyusunan Program Kerja DPRD Kota Medan Tahun 2027 di sela-sela Raker di The Hill Resort and Hotel Sibolangit, Minggu (2/8/2026).
2. Ia menegaskan bahwa program kerja harus menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
3. Saipul menekankan pembentukan peraturan daerah harus menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung penyelesaian persoalan di Kota Medan.
4. Dalam fungsi anggaran, DPRD diminta memperkuat pembahasan dan pengawasan terhadap perencanaan serta pelaksanaan APBD.
5. Ia mengusulkan penguatan fungsi pengawasan melalui agenda monitoring yang lebih terstruktur, termasuk pelaksanaan APBD dan evaluasi kinerja OPD.

Sebagai informasi, DPRD Kota Medan memiliki peran vital dalam menentukan arah pembangunan kota melalui tiga fungsi utamanya. Fungsi legislasi memastikan produk hukum daerah sesuai kebutuhan masyarakat, fungsi anggaran menjamin alokasi dana tepat sasaran, dan fungsi pengawasan memastikan program pemerintah berjalan efektif dan efisien. Ketiganya harus berjalan sinergis agar pembangunan Kota Medan dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan komitmen yang ditegaskan Saipul Bahri dalam Raker tersebut, diharapkan seluruh anggota DPRD Kota Medan dapat menyusun program kerja yang lebih berkualitas, terukur, dan berdampak nyata bagi kemajuan Kota Medan. Publik pun menunggu realisasi dari program kerja yang nantinya disahkan, mengingat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif sangat bergantung pada kinerja dan konsistensi para wakil rakyat dalam memperjuangkan kepentingan publik. [SOCIAL_TWEET]: Saipul Bahri: Program Kerja DPRD Medan 2027 harus jadi instrumen strategis, bukan sekadar jadwal. Fokus pada legislasi, anggaran, dan pengawasan yang berdampak nyata bagi masyarakat. #DPRDMedan #Legislasi #Anggaran[SOCIAL_TG]: Program Kerja DPRD Medan 2027 harus perkuat legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ini penegasan Saipul Bahri di Raker Sibolangit. Detail di Beritatercepat.com.