LONDON — Skandal baru mengguncang kebijakan imigrasi Inggris setelah terungkap bahwa 94

Awal Mula Skema "One in, One Out"

Skema yang menjadi pusat kontroversi ini dikenal dengan nama "one in, one out", sebuah kesepakatan yang dipromosikan oleh Menteri Dalam Negeri Inggris Shabana Mahmood dalam upaya mengendalikan arus migrasi melalui Selat Inggris. Dalam program ini, migran yang berhasil mencapai perairan Inggris secara ilegal dapat dideportasi ke Prancis sebagai pertukaran atas kuota penerimaan atau pengaturan lainnya. Namun, ketentuan dasar skema tersebut secara eksplisit mengecualikan anak-anak dari target penahanan dan deportasi.

1. Januari 2025: Pemerintah Inggris resmi meluncurkan kesepakatan bilateral dengan Prancis untuk memperketat penanganan migrasi ilegal melintasi Selat Inggris.
2. Periode berikutnya: Otoritas imigrasi mulai menerapkan skema "one in, one out" dengan melakukan identifikasi umur terhadap ribuan migran yang masuk melalui jalur irregular.
3. Awal 2026: Badan pengawas independen yang ditunjuk untuk menginspeksi fasilitas penahanan mulai mencurigai adanya praktik penyimpangan dalam klasifikasi umur para tahanan.

Temuan Audit Mengungkap Angka Memprihatinkan

Surat kritis yang dikirimkan oleh organisasi pengawas tersebut ke Home Office memaparkan fakta yang mengejutkan. Dari total 304 kasus sengketa umur yang muncul selama sembilan bulan penerapan skema, ternyata 94 kasus atau 31 persen akhirnya terbukti merupakan anak di bawah umur. Angka ini menunjukkan tingkat kegagalan sistematis dalam proses identifikasi yang seharusnya menjadi garis pertahanan utama untuk melindungi hak-hak anak.

1. Bulan 1-3: Petugas imigrasi mulai menahan individu yang dianggap dewasa berdasarkan penilaian visual dan wawancara singkat, meski banyak yang mengklaim masih berusia di bawah 18 tahun.
2. Bulan 4-6: Jumlah tahanan yang membantah umurnya terus meningkat, namun proses verifikasi dilakukan secara lambat sementara mereka tetap ditahan dalam fasilitas orang dewasa.
3. Bulan 7-9: Setelah investigasi mendalam oleh badan pengawas, diketahui bahwa hampir sepertiga dari yang ditahan adalah anak-anak, dengan beberapa di antaranya menunggu deportasi selama lebih dari enam bulan.

Pelanggaran Serius terhadap Kebijakan Perlindungan Anak

Temuan ini menjadi lebih mengkhawatirkan mengingat kebijakan resmi pemerintah Inggris membatasi penahanan imigrasi bagi anak tanpa pendamping hanya dalam durasi maksimal 24 jam. Selain itu, aturan yang berlaku menyebutkan bahwa penahanan hingga 28 hari hanya dapat diterapkan dalam "kasus-kasus luar biasa". Realitas di lapangan justru menunjukkan sebaliknya, di mana anak-anak korban salah identifikasi terjebak dalam kondisi penahanan yang memprihatinkan.

Badan pengawas juga mendokumentasikan sejumlah praktik kontroversial lainnya dalam laporannya. Beberapa anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan malah dipersiapkan untuk dideportasi ke Prancis meskipun dalam kondisi menderita tuberkulosis (TB) atau membutuhkan perawatan rumah sakit. Lebih menyedihkan lagi, terdapat kasus-kasus di mana anak-anak dijauhkan dari anggota keluarga yang ikut melakukan perjalanan bersama mereka, sebuah praktik yang dinilai memiliki "dampak yang sangat merusak" bagi kesejahteraan psikologis para korban.

Kritik yang dilontarkan oleh badan pengawas independen ini menambah daftar panjang kegagalan sistem manajemen migrasi Inggris. Surat tersebut secara gamblang menegaskan bahwa kebijakan yang seharusnya melindungi anak-anak rentan justru berubah menjadi mekanisme yang menimbulkan trauma berkepanjangan. Dalam konteks hukum internasional, perlakuan terhadap anak-anak migran tanpa pendamping memang harus mengutamakan kepentingan terbaik anak, sebuah prinsip yang tampaknya terabaikan dalam implementasi skema "one in, one out".

Respons dan Tuntutan Pertanggungjawaban

Revelasi ini menimbulkan tekanan politik yang signifikan terhadap Home Office dan Menteri Dalam Negeri Shabana Mahmood. Para aktivis hak asasi manusia serta organisasi kemanusiaan menuntut adanya audit menyeluruh terhadap seluruh proses identifikasi umur dan penahanan migran. Mereka menekankan bahwa angka 31 persen kesalahan identifikasi bukan sekadar angka statistik, melainkan representasi dari ratusan anak yang kehilangan masa kanak-kanaknya di balik jeruji fasilitas orang dewasa.

Pemerintah Inggris hingga kini belum memberikan respons resmi yang memadai atas surat kritis tersebut. Namun, kebocoran data ini diprediksi akan memicu investigasi parlemen dan potensi gugatan hukum dari kelompok advokasi anak-anak migran. Skandal ini juga menimbulkan pertanyaan serius mengenai kredibilitas kesepakatan dengan Prancis, mengingat program yang digadang-gadang sebagai solusi migrasi ilegal tersebut kini terbukti menimbulkan korban di kalangan kelompok paling rentan.

Dengan adanya bukti kuat mengenai pelanggaran prosedur, ditambah dengan kondisi kesehatan dan psikologis para korban yang terabaikan, tekanan publik terus meningkat agar skema "one in, one out" dievaluasi ulang secara radikal. Para pengamat memperingatkan bahwa jika tidak ada perbaikan struktural segera, reputasi hukum Inggris di mata komunitas internasional akan terus merosot, terutama dalam hal perlindungan hak-hak dasar anak-anak yang mencari perlindungan di wilayahnya.