KPK Tegaskan Pengembalian Amplop oleh Menhut Tidak Otomatis Hapus Unsur Pidana

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni yang mengaku telah mengembalikan amplop yang ditinggalkan oleh Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby. Lembaga antirasuah itu menekankan bahwa tindakan pengembalian uang tidak serta merta menghapus potensi pelanggaran pidana yang mungkin terjadi.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, dalam sebuah konferensi pers yang digelar di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, pada Jumat (3/7/2026). Taufik menjelaskan bahwa fokus penyidikan tidak hilang hanya karena dana tersebut telah dikembalikan oleh pihak penerima.

"Pengembalian itu tidak menghapus pidana. Namun, sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang dikonstruksi awalnya—bahwa bupati mengurus rekomendasi ke kementerian—itu nanti akan didalami oleh tim penyidik," ujar Taufik kepada awak media di Jakarta.

Menurut laporan yang dihimpun media kami, polemik ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Bupati Kuansing Suhardiman Amby. Dalam konstruksi perkara yang sedang diusut, bupati tersebut diduga tengah mengurus penerbitan surat rekomendasi perubahan status kawasan hutan ke Kementerian Kehutanan. Suhardiman diduga meninggalkan amplop berisi sejumlah uang yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan, yang kemudian langsung dikembalikan oleh Raja Juli Antoni begitu menyadari keberadaan amplop tersebut.

Kendati demikian, KPK memandang bahwa motif awal pemberian dan adanya pertemuan terkait pengurusan izin lintas kementerian tersebut tetap menjadi objek material penyidikan. KPK menyatakan akan terus mendalami apakah ada hubungan transaksional atau kesepakatan di balik insiden amplop tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Taufik juga menyatakan bahwa pihaknya sangat terbuka dan mempersilakan apabila Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ingin menyampaikan kesaksiannya di hadapan publik. Tidak hanya itu, KPK menegaskan bahwa tidak menutup kemungkinan untuk turut memanggil sang menteri guna dimintai keterangan sebagai saksi dalam pengembangan kasus yang menjerat Bupati Kuansing.

"Kami membuka peluang untuk memanggil yang bersangkutan. Kami juga mempersilakan jika beliau mau menyampaikan kesaksiannya di depan umum. Semua akan menjadi bagian dari proses pendalaman oleh tim penyidik," imbuh Taufik.

Langkah transparan Raja Juli Antoni yang membeberkan pengembalian amplop tersebut ke publik mendapat beragam sorotan. Di satu sisi, tindakan itu dinilai sebagai bentuk integritas pejabat negara yang menolak gratifikasi, tetapi di sisi lain, KPK mengingatkan bahwa proses hukum tetap harus berjalan untuk mengusut pihak pemberi dan memastikan tidak ada celah korupsi dalam tata kelola perizinan di kementerian. Hingga saat ini, tim penyidik KPK terus mengumpulkan alat bukti dan keterangan guna membuat terang kasus yang menjerat Bupati Suhardiman Amby tersebut.