Kongo: Ribuan Warga Demo Tolak Jabatan Presiden Tiga Periode

Kepulan asap hitam dari pembakaran ban membubung tinggi di udara ibu kota Kinshasa, saat gelombang kemarahan rakyat meluap ke jalan-jalan utama Republik Demokratik Kongo. Ribuan demonstran memadati titik-titik krusial kota, menyuarakan penolakan keras terhadap wacana perubahan konstitusi yang dinilai menjadi jalan mulus bagi Presiden Félix Tshisekedi untuk mengamankan masa jabatan ketiga. Suasana mencekam menyelimuti wilayah tersebut ketika aparat keamanan menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa yang terus bergerak menuju gedung parlemen.

Gelombang Protes Guncang Jalanan Kinshasa

Aksi demonstrasi besar-besaran ini dipelopori oleh koalisi partai oposisi, kelompok masyarakat sipil, hingga aliansi mahasiswa. Mereka menilai rencana amandemen konstitusi sebagai bentuk pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang telah diperjuangkan dengan pertumpahan darah selama berdekade-dekade. Spanduk-spanduk berukuran besar bertuliskan penolakan terhadap kediktatoran diusung di tengah barisan massa yang tak gentar menghadapi barikade kepolisian.

"Kami tidak akan pernah membiarkan konstitusi diacak-acak hanya untuk memuaskan ambisi pribadi dan mempertahankan kekuasaan. Rakyat Kongo sudah lelah dengan manipulasi politik yang mengabaikan penderitaan rakyat," tegas Jean-Claude Mubake, salah satu tokoh oposisi senior di tengah kerumunan demonstran.

Masa depan demokrasi di negara kaya sumber daya mineral namun didera kemiskinan ini kini berada di ujung tanduk yang sangat krusial. Ketegangan semakin meningkat setelah beberapa demonstran dilaporkan ditangkap, sementara toko-toko dan pusat bisnis di Kinshasa memilih tutup serentak lantaran khawatir aksi berlanjut menjadi kerusuhan yang tak terkendali.

Kontroversi Perubahan Konstitusi: Alasan vs Ambisi Kekuasaan

Inti dari krisis politik ini berakar pada konstitusi Republik Demokratik Kongo tahun 2006 yang membatasi masa jabatan presiden maksimal 2 periode beruntun (10 tahun). Masa jabatan kedua Presiden Tshisekedi secara resmi akan berakhir pada 2028. Namun, wacana untuk membentuk komisi khusus pembaharuan konstitusi mulai digulirkan oleh lingkaran dalam istana, dengan dalih memperbarui pasal-pasal yang dianggap tidak relevan lagi dengan dinamika tata kelola negara saat ini.

Pihak pemerintah berkali-kali membantah bahwa amandemen ini semata-mata dirancang untuk memperpanjang kekuasaan Presiden Tshisekedi. Dalam sebuah pernyataan resmi, perwakilan pemerintah mengklaim bahwa konstitusi yang ada saat ini dibentuk di bawah tekanan pihak luar pada masa transisi pasca-perang saudara. Kendati demikian, publik tetap skeptis dan memandang narasi tersebut sebagai taktik klasik untuk melanggengkan kekuasaan.

Kekhawatiran Kemunduran Demokrasi di Afrika

Para pengamat politik internasional dan aktivis hak asasi manusia menyuarakan kekhawatiran mendalam atas perkembangan situasi di Kongo. Tren pembatalan batas masa jabatan presiden bukan hal baru di kawasan Afrika, yang sering kali menjadi pemicu perang saudara dan konflik berkepanjangan.

"Jika langkah amandemen ini tetap dipaksakan tanpa konsensus nasional, Republik Demokratik Kongo berisiko terperosok kembali ke dalam jurang instabilitas politik hebat yang menghancurkan perekonomian," ujar Prof. Emmanuel Kabongo, analis politik dari Universitas Kinshasa.

Hingga berita ini diturunkan, massa demonstran menegaskan akan terus menggalang aksi yang lebih besar di seluruh penjuru negeri jika pemerintah tidak segera membatalkan rencana revisi konstitusi tersebut secara resmi.