Komisi X DPR Dukung Tambah Dana Riset 2027: Idealnya Rp 8 T

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyambut positif rencana pemerintah menambah anggaran riset untuk tahun 2027. Meski demikian, ia menekankan bahwa parlemen mendorong angka yang lebih tinggi, yaitu idealnya mencapai Rp 8 triliun, bukan sekadar kelanjutan dari kenaikan Rp 4 triliun yang direncanakan tahun ini.

Pernyataan itu disampaikan Lalu kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026). Ia mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto yang menaruh perhatian besar pada pengembangan pendidikan tinggi dan riset, serta langkah cepat Menteri Sekretaris Negara yang telah mengumumkan tambahan dana riset 2026 sebesar Rp 4 triliun.

Beliau (Presiden Prabowo Subianto) menyampaikan komitmen bahwa beliau sangat concern terhadap pengembangan pendidikan, tidak hanya pendidikan dasar-menengah, tetapi juga pendidikan tinggi, termasuk riset. Sehingga Mensesneg juga sudah menyampaikan bahwa riset akan ditambah Rp 4 triliun, itu tahun ini, 2026. Tentu 2027 kami mendorong jangan Rp 4 triliun, tetapi lebih dari Rp 4 triliun.

Menurut Lalu, penambahan anggaran riset seharusnya tidak bersifat incremental kecil, melainkan lompatan signifikan yang bisa mengubah ekosistem riset nasional. Oleh karena itu, Komisi X DPR memandang angka Rp 8 triliun sebagai patokan paling realistis untuk tahun 2027. “Kami ingin anggaran riset benar-benar berlipat ganda. Kalau sekarang Rp 4 triliun, tahun depan minimal Rp 8 triliun. Angka ini penting agar riset kita tidak jalan di tempat,” tegasnya.

Pentingnya Lompatan Anggaran

Angka Rp 8 triliun dinilai bukan sekadar angka simbolis. Bagi Komisi X, jumlah ini adalah batas bawah agar Indonesia mulai mengejar ketertinggalan dari negara tetangga dalam hal investasi riset terhadap Produk Domestik Bruto. Selama bertahun-tahun, porsi anggaran riset nasional masih jauh di bawah standar ideal 1% PDB, bahkan tertinggal dari Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

Dengan kenaikan yang memadai, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), perguruan tinggi, serta lembaga litbang kementerian dapat memperkuat infrastruktur laboratorium, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan membiayai proyek penelitian multidisiplin yang berorientasi hilirisasi. Ini sejalan dengan misi Presiden Prabowo yang ingin mengubah Indonesia dari konsumen teknologi menjadi produsen inovasi.

Lalu juga menyoroti pentingnya sinkronisasi antara kebijakan fiskal dan agenda riset nasional. “Kami di DPR akan mengawal agar anggaran ini tidak hanya bertambah angkanya, tetapi benar-benar terserap efektif oleh para peneliti dan menghasilkan output yang terukur,” ujarnya. Komisi X menargetkan pembahasan RAPBN 2027 memasukkan usulan ini sebagai prioritas, dengan dukungan lintas fraksi.

Sebagai gambaran, sejumlah program strategis BRIN seperti pengembangan energi terbarukan, riset pangan, dan digitalisasi industri membutuhkan kepastian pendanaan jangka panjang. Lonjakan dana hingga Rp 8 triliun diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada hibah asing dan memperkuat kemandirian teknologi nasional.

Dengan bergulirnya wacana ini, publik menantikan langkah konkret pemerintah dalam menyusun postur anggaran 2027. Komisi X memastikan akan terus mendorong agar riset ditempatkan sebagai episentrum pembangunan, bukan sekadar lampiran dalam dokumen anggaran.