Komisi IX DPR Desak BGN Segera Akhiri Moratorium Dapur MBG

JAKARTA — Desakan keras muncul dari gedung parlemen. Komisi IX DPR RI meminta Badan Gizi Nasional (BGN) segera memberikan kepastian waktu pencabutan moratorium pembangunan dapur baru untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wakil Ketua Komisi IX, Yahya Zaini, menegaskan penghentian sementara itu tidak boleh berlarut-larut.

"Kami memahami perlunya evaluasi. Namun jangan sampai moratorium ini menjadi penghalang percepatan perbaikan gizi anak-anak kita," tegas Yahya Zaini di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (30/1).

Jangan Sampai Target Terganggu

Moratorium pembangunan dapur baru MBG dinilai berisiko menghambat perluasan jangkauan penerima manfaat. Program unggulan pemerintah ini menargetkan puluhan juta anak sekolah di seluruh Indonesia. Tanpa dapur baru, rantai distribusi makanan bergizi di sejumlah daerah terancam terputus.

Data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menunjukkan realisasi pembangunan dapur baru hingga awal tahun masih jauh dari kebutuhan. Ratusan ribu siswa di wilayah terpencil belum menikmati makanan bergizi gratis setiap hari. Moratorium yang berlarut hanya akan memperbesar kesenjangan tersebut.

Kepastian Waktu Jadi Tuntutan

Komisi IX tidak menolak upaya BGN menata ulang skema operasional. Namun parlemen menuntut transparansi. "Berapa bulan moratorium ini berlaku? Apa saja yang dievaluasi? Publik berhak tahu," tandas legislator yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan itu.

Dalam rapat kerja selanjutnya, Komisi IX akan mempertanyakan langsung kepada Kepala BGN ihwal timeline pencabutan kebijakan. Langkah ini diambil agar pemerintah pusat dan daerah dapat segera menyusun rencana aksi lanjutan.

Poin desakan Komisi IX:

• BGN diminta mengumumkan batas waktu moratorium secara terbuka.
• Evaluasi dapur eksisting harus dilakukan paralel tanpa menghentikan pembangunan baru.
• Prioritas daerah dengan angka stunting tinggi tidak boleh diabaikan.
• Alokasi anggaran MBG tahun berjalan tetap berjalan optimal.

Dampak Langsung ke Penerima

Aktivis gizi anak mengingatkan bahwa moratorium pembangunan dapur langsung memangkas kuota penerima baru. Sejumlah daerah yang sudah mengajukan pendirian dapur mandiri kini harus menunggu keputusan dari pusat. Keterlambatan ini dikhawatirkan memicu kekurangan pasokan menu harian di ribuan sekolah sasaran.

Penasihat Ikatan Ahli Gizi Indonesia, yang enggan disebutkan namanya, menyatakan evaluasi tetap bisa dijalankan tanpa perlu moratorium total. "BGN bisa menunjuk dapur percontohan untuk uji skema baru. Sementara pembangunan unit lain terus berjalan," usulnya.

Yahya Zaini mengakhiri pernyataan dengan optimisme. "Kami percaya BGN punya komitmen tinggi. Yang kami perlukan hanya kepastian waktu agar semua pihak bisa bergerak," tutupnya.

Hingga berita ini diturunkan, BGN belum memberikan keterangan resmi mengenai durasi moratorium maupun langkah alternatif yang disiapkan.