Komdigi Ungkap Tantangan Spektrum untuk Luncurkan Internet 6G

Indonesia tengah bersiap menyambut era baru konektivitas 6G, namun dihadapkan pada tantangan fundamental yang harus segera diurai. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan bahwa isu utama terletak pada ketersediaan dan pengelolaan spektrum frekuensi radio yang menjadi fondasi bagi teknologi generasi keenam tersebut. Tanpa alokasi spektrum yang memadai, mimpi Indonesia untuk memiliki jaringan super cepat 6G berisiko tertunda.

Saat ini, kapasitas jaringan telekomunikasi nasional dinilai belum mencukupi untuk mengakomodasi kebutuhan 6G yang diprediksi menuntut kecepatan hingga 1 terabit per detik dan latensi kurang dari 1 milidetik. Teknologi 6G akan mendorong integrasi antara dunia fisik dan digital melalui holographic communication, digital twin, dan massive IoT, sehingga beban pada pita frekuensi akan melonjak drastis.

Keterbatasan Spektrum: Pita Lebar Masih Terpakai 4G dan 5G

Salah satu kendala paling krusial adalah sebagian besar spektrum pita lebar masih digunakan untuk layanan 4G dan 5G yang tengah digelar. Indonesia belum memiliki rencana pasti untuk melepaskan pita frekuensi tinggi di atas 100 GHz yang menjadi kandidat utama 6G. Padahal, studi global menunjukkan bahwa 6G akan beroperasi di rentang sub-terahertz hingga 300 GHz, yang memiliki karakter propagasi berbeda dengan pita seluler saat ini.

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, dalam diskusi terbatas, menyebut bahwa inventarisasi spektrum nasional masih berjalan dan perlu diselaraskan dengan peta jalan International Telecommunication Union (ITU). “Kami tidak bisa gegabah mengalokasikan spektrum baru selagi regulasi global belum final. Tapi di sisi lain, kami harus mulai mengamankan standar dari sekarang agar tidak ketinggalan,” ujarnya.

"Kami tidak bisa gegabah mengalokasikan spektrum baru selagi regulasi global belum final. Tapi di sisi lain, kami harus mulai mengamankan standar dari sekarang agar tidak ketinggalan."

Kapasitas Infrastruktur Belum Siap

Selain spektrum, kapasitas infrastruktur eksisting juga menjadi pekerjaan rumah. Fiberisasi jaringan dan integrasi edge computing menjadi prasyarat mutlak, namun penetrasi fiber optik di Indonesia baru mencapai sekitar 40% untuk segmen bisnis dan 15% untuk skala nasional. Pembangunan menara telekomunikasi yang mendukung small cell densification—karakteristik khas jaringan 6G—juga memerlukan investasi masif.

Para operator telekomunikasi di Indonesia masih bergulat dengan beban biaya operasional tinggi dan tekanan harga layanan data yang rendah. Hal ini memunculkan keraguan apakah mereka akan mampu berinvestasi pada infrastruktur 6G tanpa insentif pemerintah yang signifikan. Komdigi menyatakan akan mendorong skema kerja sama antara operator dan vendor teknologi melalui open RAN dan network sharing agar beban investasi lebih terdistribusi.

Uji Coba Awal dan Riset Aplikasi 6G

Kendati tantangan besar mengadang, Indonesia tidak berdiam diri. Sejumlah perguruan tinggi dan lembaga riset mulai menjajaki aplikasi 6G potensial yang relevan dengan konteks lokal, seperti telemedicine jarak jauh dengan realitas virtual penuh, sistem peringatan bencana berbasis sensor terintegrasi, serta pertanian presisi yang memanfaatkan komunikasi terahertz. Beberapa proyek percontohan telah diinisiasi oleh Institut Teknologi Bandung dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Komdigi juga menjalin kemitraan dengan vendor global asal Eropa dan Asia Timur untuk menggelar testbed jaringan 6G di lingkungan terbatas. Uji coba ini bertujuan mengukur karakterisasi kanal propagasi di frekuensi 100 GHz di wilayah urban dan kepulauan, mengingat kondisi geografis Indonesia yang unik.

Tantangan Keamanan dan Regulasi Data

Aspek lain yang tak kalah pelik adalah keamanan dan perlindungan data. Dengan kemampuan 6G yang menghubungkan triliunan perangkat, permukaan serangan siber akan meluas secara eksponensial. Pemerintah sedang merancang amendemen Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta peraturan turunan lainnya guna mengantisipasi celah hukum di era post-quantum cryptography yang diperlukan untuk mengamankan jaringan 6G.

Komdigi menegaskan bahwa peta jalan 6G nasional akan memasukkan pilar keamanan siber desain sejak awal (security by design), berbeda dengan 5G yang baru memperkuat keamanan setelah standar global ditetapkan. Ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga penentu kebijakan keamanan yang adaptif.

Dengan tenggat waktu yang kian mendekat—ITU merencanakan spesifikasi 6G rampung pada 2030—Indonesia harus segera mematangkan strategi spektrum, investasi infrastruktur, dan regulasi pendukung. Kolaborasi lintas kementerian, operator, akademisi, dan mitra internasional menjadi kunci agar Indonesia tak hanya menjadi pasar, tetapi pemain aktif di ekosistem 6G global.