Kementerian Pertahanan Inggris Tarik Panduan Bahasa Inklusif Gender

Kementerian Pertahanan Inggris (Ministry of Defence/MoD) dilaporkan resmi menarik kembali buku panduan "bahasa inklusif" yang ditujukan bagi para prajurit militer Inggris. Langkah drastis ini diambil setelah panduan tersebut memicu gelombang kritik tajam dari berbagai pihak yang menilai aturan komunikasi itu sebagai bentuk "omong kosong woke" yang tidak relevan dengan fokus utama pertahanan negara.

Dokumen setebal 30 halaman yang berjudul Inclusive Language Guide 2021 tersebut awalnya disusun oleh Direktorat Keberagaman dan Inklusi Kementerian Pertahanan. Namun, Menteri Pertahanan Inggris saat itu, Ben Wallace, dilaporkan sangat "tidak senang" dengan isi panduan tersebut dan langsung memerintahkan peninjauan ulang secara menyeluruh terhadap seluruh materi yang telah diterbitkan.

Kontroversi Istilah Gender dalam Militer

Salah satu poin yang paling menuai kontroversi berada dalam bab khusus berjudul 'Woman or female' (Wanita atau Perempuan). Dalam bagian tersebut, para personel tentara diberikan panduan rinci mengenai cara berkomunikasi tanpa menimbulkan rasa tersinggung, khususnya yang berkaitan dengan identitas gender dan wacana modern.

Buku pedoman itu menjelaskan bahwa kata "woman" dan "female" memiliki arti yang berbeda meskipun sering digunakan secara bergantian dalam percakapan sehari-hari. Panduan tersebut mengklaim bahwa menyebut seorang wanita dengan istilah "female" dianggap oleh banyak orang dapat merendahkan derajat wanita hanya sebatas organ reproduksi dan kemampuan biologisnya semata.

"Tidak semua wanita secara biologis adalah perempuan, dan penggabungan makna 'female' menjadi 'woman' menghapus keberadaan orang-orang yang tidak mengonfirmasi gender serta anggota komunitas transgender."

Selain mengatur istilah gender, panduan tersebut juga memberikan deretan saran lain bagi anggota Angkatan Bersenjata Inggris. Para prajurit dianjurkan untuk menghindari penggunaan frasa sehari-hari yang dianggap diskriminatif atau menyinggung penyandang disabilitas, seperti penggunaan frasa "deaf to" (tuli terhadap) atau ungkapan kiasan sejenisnya.

Gelombang Kritik dan Evaluasi Total

Penerbitan aturan ini langsung memicu reaksi keras dari para kritikus politik, veteran militer, hingga masyarakat luas. Banyak pihak menilai Kementerian Pertahanan seharusnya berfokus pada peningkatan kesiapan tempur, keamanan nasional, dan modernisasi alutsista, ketimbang menyibukkan diri dengan agendaisasi bahasa dan wacana keanekaragaman gender yang dianggap berlebihan di lingkungan militer.

Berikut adalah poin-poin kunci terkait penarikan panduan bahasa inklusif tersebut:

• Langkah Korektif: Kementerian Pertahanan Inggris menarik panduan bahasa inklusif 2021 setelah mendapat kecaman publik dan ketidakpuasan internal pimpinan.
• Materi Kontroversial: Dokumen memuat instruksi pembatasan istilah gender serta pelarangan frasa umum yang dinilai menyinggung kelompok tertentu.
• Respon Pimpinan: Menteri Pertahanan Ben Wallace memerintahkan revisi total atas dokumen setebal 30 halaman tersebut.
• Fokus Utama: Evaluasi dilakukan untuk memastikan militer Inggris tetap berfokus pada tugas utama pertahanan negara dibanding wacana sosial kognitif.

Sumber internal kementerian mengungkapkan bahwa penarikan dokumen ini menjadi langkah penting untuk mengembalikan fokus utama militer Inggris. Aturan yang dinilai menimbulkan pembelahan dan kebingungan di kalangan prajurit tersebut kini sedang dirombak total agar kembali selaras dengan nilai-nilai profesionalisme dan tradisi militer yang baku.