DPR Desak Audit Tempat Pengungsian Buntut 94 Korban Gempa NTT Meninggal

JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendesak pemerintah segera melakukan audit total terhadap tata kelola dan kelayakan fasilitas posko pengungsian di Nusa Tenggara Timur (NTT). Desakan tegas ini mencuat menyusul laporan memilukan mengenai 94 orang pengungsi korban bencana gempa bumi di NTT yang dilaporkan meninggal dunia selama berada di tenda-tenda penampungan sementara.

Kondisi tenda darurat yang minim sanitasi, keterbatasan akses air bersih, serta lambatnya penanganan medis darurat disinyalir menjadi faktor utama yang memperburuk derajat kesehatan para penyintas bencana alam tersebut.

Sorotan Keras DPR atas Kematian Puluhan Pengungsi

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menegaskan bahwa keselamatan warga di lokasi pengungsian merupakan tanggung jawab mutlak pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tingginya angka kematian di kamp pengungsian dinilai sebagai alarm bahaya yang menandakan adanya kelalaian dalam manajemen tanggap darurat bencana.

"Pemerintah harus segera turun tangan melakukan audit investigatif dan menyeluruh terhadap kondisi lingkungan serta manajemen tempat pengungsian di NTT. Sangat memprihatinkan ketika warga yang selamat dari guncangan gempa justru kehilangan nyawa di tempat yang seharusnya memberi perlindungan," tegas Charles Honoris.

Menurut Charles, audit tersebut tidak hanya mencakup ketersediaan logistik pangan, tetapi juga harus memprioritaskan ketersediaan tenaga medis, posko kesehatan 24 jam, obat-obatan esensial, serta kelayakan tenda hunian sementara agar ramah bagi kelompok rentan.

Kronologi dan Urutan Langkah Mitigasi Darurat

Kondisi di posko penampungan korban gempa NTT dilaporkan kian rentan akibat paparan cuaca ekstrem dan infeksi penyakit menular. Guna mencegah jatuhnya korban jiwa lebih lanjut, DPR meminta kementerian dan lembaga terkait segera mengimplementasikan langkah-langkah terstruktur berikut:

1. Pemeriksaan Kesehatan Massal Menyeluruh: Mengerahkan tim medis gabungan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan dinas kesehatan setempat untuk menyisir seluruh posko dan mendata pengungsi yang mengalami penurunan kondisi fisik.
2. Perbaikan Total Fasilitas Sanitasi (MCK): Membangun sarana mandi, cuci, kakus yang higienis serta menjamin pasokan air minum bersih guna menghentikan transmisi penyakit pencernaan dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
3. Evakuasi Khusus Kelompok Rentan: Memindahkan bayi, balita, ibu hamil, serta kelompok lanjut usia (lansia) dari tenda terpal ke bangunan publik yang lebih kokoh, berventilasi layak, dan terlindung dari cuaca dingin.
4. Distribusi Logistik Bergizi Seimbang: Mengganti pola bantuan makanan instan dengan asupan nutrisi lengkap serta penyediaan suplemen dan vitamin berkala bagi penyintas gempa.

Kolaborasi BNPB dan Kementerian Kesehatan Jadi Kunci

DPR RI meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Kementerian Kesehatan tidak menunda evaluasi operasional di lapangan. Koordinasi lintas sektor harus diperkuat agar distribusi bantuan dan pelayanan medis menjangkau titik-titik pengungsian terisolir di wilayah pelosok NTT.

Pemerintah diharapkan segera merilis hasil investigasi dan audit tempat pengungsian secara transparan ke publik, sekaligus mempercepat realisasi bantuan dana stimulan hunian tetap (huntap) agar warga tidak terlalu lama bertahan di tenda darurat.