Kemendikti Saintek Bantah Narasi 60.000 Calon Mahasiswa Gagal Kuliah

Jakarta – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) dengan tegas membantah narasi yang menyebutkan 60.000 calon mahasiswa gagal melanjutkan kuliah tahun ini akibat himpitan ekonomi. Klarifikasi yang disampaikan pada Selasa (8/4) itu memastikan bahwa data yang beredar luas di media sosial sesungguhnya merupakan data tahun akademik sebelumnya dan tidak menggambarkan kondisi tahun 2025. “Angka itu adalah potret 2023/2024, dan penyebabnya bukan hanya faktor ekonomi. Ada dinamika minat studi, gap year, dan pengaruh pasca-pandemi yang turut membentuk statistik itu,” ujar juru bicara Kemendikti Saintek.

Bantahan ini menjadi penting karena infografis yang menyebut puluhan ribu lulusan SMA terpaksa mengurungkan niat kuliah telah memicu kecemasan publik di tengah kenaikan biaya hidup. Nyatanya, berdasarkan data terkini, jumlah pendaftar Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025—yang mencakup SNBP dan SNBT—justru naik menjadi 1,22 juta orang, meningkat 3,4 persen dari tahun sebelumnya. Kuota yang disediakan perguruan tinggi negeri sebanyak 270.000 kursi, belum termasuk puluhan ribu daya tampung dari jalur mandiri dan kampus swasta. Pemerintah juga menambah anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) menjadi Rp14,3 triliun agar dapat menjangkau lebih dari 1 juta mahasiswa dari keluarga prasejahtera.

Untuk membedah narasi yang keliru itu, Kemendikti Saintek merujuk pada survei internal yang dilakukan pada pertengahan 2024. Hasil survei menunjukkan dari sekitar 58.500 lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang diploma atau sarjana, hanya 35 persen yang menyebut keterbatasan biaya sebagai alasan utama. Sebanyak 28 persen memilih langsung bekerja, 15 persen melanjutkan usaha keluarga, 12 persen mengambil jeda satu tahun (gap year), dan 10 persen sisanya mengalami kendala non-ekonomi seperti masalah kesehatan atau pindah domisili. Artinya, penyederhanaan bahwa seluruh kegagalan kuliah disebabkan oleh faktor ekonomi sangat menyesatkan.

Analisis: Mengapa Data Lama Bisa Viral dan Bagaimana Fakta Sebenarnya

Fenomena viralnya data usang ini, menurut para pengamat, mencerminkan rendahnya literasi data publik sekaligus kuatnya bias konfirmasi di tengah tekanan ekonomi. “Masyarakat cenderung langsung percaya ketika ada angka yang seakan mengkonfirmasi keresahan mereka tentang mahalnya biaya kuliah, padahal konteks waktu dan metodologi surveinya sering diabaikan,” kata Dr. Rina Mulyani, pengamat kebijakan pendidikan dari Universitas Indonesia. Ia menambahkan, pemerintah sebenarnya sudah memiliki sejumlah instrumen untuk meredam dampak ekonomi, tetapi sosialisasinya kerap tidak merata sehingga masih banyak yang belum melapor atau mendaftar program bantuan.

Dari sisi ekonomi makro, tekanan inflasi pada komponen pendidikan tahun ini justru lebih rendah dibanding dua tahun lalu. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan inflasi pendidikan pada triwulan I-2025 hanya 2,1 persen (year-on-year), jauh di bawah puncak inflasi umum. Sementara itu, upah minimum provinsi rata-rata naik 6,5 persen, yang seharusnya memperkuat daya beli keluarga pekerja. Dengan kombinasi program KIP Kuliah, beasiswa ADik untuk daerah 3T, dan bantuan dari pemerintah daerah, seharusnya potensi calon mahasiswa putus kuliah akibat biaya dapat ditekan signifikan.

Agar publik memperoleh gambaran yang lebih jernih, berikut perbandingan antara narasi yang beredar dan data resmi Kemendikti Saintek:

*Proyeksi internal Kemendikti Saintek dengan asumsi pertumbuhan ekonomi stabil dan penyaluran KIP sesuai target.

Dari perbandingan di atas, terlihat bahwa sumber data yang tidak diperbarui menimbulkan persepsi keliru. Pengamat pendidikan dari SMERU Research Institute, Budi Santoso, mengingatkan pentingnya monitoring agar KIP Kuliah benar-benar tepat sasaran. “Kita tidak bisa hanya melihat besaran anggaran. Harus ada audit berkala agar kuota 1 juta penerima itu terisi oleh mereka yang paling membutuhkan, bukan oleh keluarga yang sebenarnya mampu membayar sendiri,” ujarnya. Ia juga menyarankan integrasi data antara Dapodik dan DTKS agar verifikasi lebih akurat dan tidak ada mahasiswa miskin yang terlewat.

Kemendikti Saintek sendiri mengklaim sedang menyempurnakan sistem informasi penerima beasiswa berbasis NIK untuk mempercepat proses pencairan dan menghindari duplikasi. Hingga saat ini, sudah lebih dari 800.000 mahasiswa aktif menerima KIP Kuliah, dan seleksi tahap kedua masih berlangsung. Selain itu, pemerintah membuka posko pengaduan daring bagi calon mahasiswa yang merasa terhambat biaya, agar bisa segera dihubungkan dengan program bantuan yang sesuai.

Sebagai penutup, masyarakat diimbau selalu memeriksa tanggal dan sumber setiap data sebelum menyebarkan informasi. Tidak ada satu pun calon mahasiswa yang benar-benar akan kehilangan akses kuliah murni karena biaya, sepanjang ia memanfaatkan saluran bantuan resmi dan memenuhi persyaratan akademik. Untuk memastikan informasi terbaru, pantau laman kemdiktisaintek.go.id atau hubungi call center 177.