Kemendagri Pastikan Hasil Ukur IPKD 2025 Sesuai Kondisi Riil Daerah

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah merampungkan proses validasi hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) untuk Tahun Anggaran 2024 dengan Tahun Ukur 2025. Hasil akhir dari proses ini menegaskan bahwa seluruh pengukuran IPKD telah selaras dengan kondisi faktual di lapangan dan dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya. Instrumen evaluasi ini menjadi acuan nasional dalam menilai tata kelola keuangan di berbagai daerah.

Proses Validasi Libatkan Pihak Eksternal

Rangkaian validasi digelar secara virtual selama tiga hari, tepatnya pada 17 hingga 19 Juni 2026. Guna menjaga objektivitas, BSKDN Kemendagri melibatkan 10 validator independen yang berasal dari luar lingkungan kementerian. Komposisi tim penilai tersebut terdiri dari lima akademisi yang ahli di bidangnya serta lima jurnalis senior yang berasal dari berbagai media nasional.

Dalam proses ini, sebanyak 64 pemerintah daerah (Pemda) yang tercatat sebagai yang terbaik dalam pengukuran IPKD turut serta mengikuti validasi. Rinciannya meliputi 14 pemerintah provinsi, 33 pemerintah kabupaten, dan 17 pemerintah kota. Ke-64 entitas daerah tersebut merupakan perwakilan dari enam regional yang tersebar di seluruh Indonesia.

Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, menekankan bahwa partisipasi pihak eksternal dalam tahap validasi ini merupakan langkah strategis. Menurutnya, hal ini sangat krusial untuk memastikan bahwa kredibilitas dan objektivitas hasil pengukuran IPKD tetap terjaga.

"Hasil validasi yang melibatkan akademisi dan media membuktikan bahwa pengukuran IPKD bukan sekadar angka administratif, melainkan representasi nyata dari kondisi pengelolaan keuangan daerah," jelas Yusharto dalam keterangannya yang dikutip media kami.

Dengan tuntasnya validasi ini, Kemendagri berharap hasil IPKD 2025 dapat menjadi potret akurat yang mendorong perbaikan tata kelola anggaran di seluruh Indonesia. Transparansi yang dihadirkan melalui pelibatan jurnalis dan akademisi juga diyakini mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan negara.