Keluarga Dokter Icha Siap Lapor Polisi, Tiga Anggota DPRD TTU Dihadapkan pada Proses Hukum

Pihak keluarga mendiang dr. Eliza Princila Utami Pakaenoni, yang akrab disapa Dokter Icha, memastikan akan melaporkan tiga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara ke pihak berwajib. Langkah hukum ini diambil menyusul dugaan kuat adanya tindakan intimidasi yang dialami almarhumah sebelum ia memutuskan mengakhiri hidupnya. Rencana pelaporan itu disampaikan langsung oleh Fabianus Banase, paman sekaligus juru bicara keluarga, dalam keterangan yang diterima media kami pada Senin (29/6/2026).

Penegasan Keluarga dan Waktu Pelaporan

Fabianus menegaskan bahwa keluarga sudah bertekad bulat membawa kasus ini ke ranah hukum. Namun, proses pelaporan resmi ke Polda Nusa Tenggara Timur baru akan dilakukan setelah seluruh rangkaian pemakaman selesai. Keluarga ingin memprioritaskan penghormatan terakhir bagi almarhumah yang akan dimakamkan di TPU Liliba pada Selasa (30/6). "Pasti kami laporkan ke Polda NTT, tapi setelah pemakaman besok," ujar Fabianus dengan nada tegas. Pernyataan ini memperkuat komitmen keluarga untuk mencari keadilan tanpa mengesampingkan prosesi duka yang tengah berlangsung.

"Pasti kami laporkan ke Polda NTT, tapi setelah pemakaman besok, karena besok almarhumah akan dikuburkan di TPU Liliba," tegas Fabianus Banase, paman dan jubir keluarga mendiang dr. Icha.

Dugaan Intimidasi yang Menjadi Sorotan

Kasus yang menjerat tiga anggota DPRD TTU ini mulai mencuat setelah kematian dr. Icha yang diduga kuat akibat bunuh diri, dipicu oleh tekanan psikologis serius. Berdasarkan informasi yang dihimpun tim media kami, intimidasi tersebut diduga berasal dari relasi kuasa yang timpang antara korban dan sejumlah pejabat legislatif di Timor Tengah Utara. Saat ini, dua anggota dewan disebut-sebut paling terseret dalam pusaran dugaan tersebut, meskipun identitas ketiganya masih dalam fase konfirmasi mendalam. Rencana pelaporan ini menjadi titik balik penting bagi keluarga untuk mengungkap kebenaran dan meminta pertanggungjawaban hukum mereka yang diduga bertanggung jawab atas penderitaan korban.