Kejagung Tangkap Eks Sekjen ESDM Teguh Pamudji di Kasus Korupsi Nikel

JAKARTA — Kejaksaan Agung Republik Indonesia resmi menahan Mochamad Teguh Pamudji, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2013–2017, dalam kasus dugaan korupsi tata kelola nikel yang melibatkan PT Cita Mineral Investindo (CNI). Penangkapan ini menjadi babak baru pengusutan skandal komoditas strategis yang disebut-sebut merugikan negara hingga triliunan rupiah.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan penangkapan tersebut. Menurutnya, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup bahwa sang eks pejabat diduga menyalahgunakan kewenangannya dalam mengatur izin dan tata niaga nikel. "Yang bersangkutan diamankan untuk kepentingan pemeriksaan intensif," ujar Anang dalam keterangan pers di Jakarta, dikutip dari kanal berita nasional.

Kronologi Penangkapan dan Penetapan Tersangka

Berdasarkan informasi yang dihimpun, rangkaian peristiwa menuju penangkapan berlangsung dalam beberapa tahap. Penyidik Jaksa Agung Muda tindak pidana khusus (Jampidsus) telah memeriksa sejumlah saksi dan mengantongi dokumen terkait tata kelola tambang nikel sebelum akhirnya menetapkan status tersangka terhadap Teguh Pamudji.

1. Pengumpulan Bukti Awal: Penyidik mengumpulkan dokumen perizinan, kontrak karya, dan korespondensi internal Kementerian ESDM periode 2013–2017 yang berkaitan dengan PT CNI.
2. Pemeriksaan Saksi: Sejumlah pejabat ESDM, pelaku usaha tambang, dan pihak PT CNI dimintai keterangan untuk memetakan alur kebijakan yang diduga menguntungkan korporasi tertentu.
3. Penetapan Tersangka: Setelah gelar perkara, penyidik menetapkan Mochamad Teguh Pamudji sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola nikel.
4. Penangkapan dan Penahanan: Eks Sekjen ESDM tersebut diamankan dan ditahan untuk proses hukum lebih lanjut, termasuk pendalaman aliran dana dan potensi keterlibatan pihak lain.

Dugaan Peran dan Kerugian Negara

Penyidik menduga Teguh berperan dalam pengaturan kebijakan yang memberi keuntungan tidak wajar kepada PT CNI, salah satunya melalui penerbitan rekomendasi ekspor dan izin usaha pertambangan. Praktik itu diduga melanggar prinsip tata kelola yang baik serta mengabaikan kepentingan negara atas sumber daya mineral.

"Kami mendalami setiap dokumen. Fokus penyidikan adalah bagaimana kebijakan di sektor nikel bisa menguntungkan pihak tertentu tanpa prosedur yang benar," ujar sumber penyidik Kejagung.

Hingga kini, otoritas belum merinci angka pasti kerugian negara. Namun sejumlah pengamat memperkirakan nilai potensi kerugian mencapai triliunan rupiah, mengingat nikel merupakan komoditas primadona yang nilainya melonjak dalam satu dekade terakhir. Kejagung menegaskan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru dari kalangan birokrat maupun korporasi.

Respons Publik dan Implikasi Sektor Hilirisasi

Penangkapan ini menuai perhatian luas. Kalangan aktivis antikorupsi menyebut kasus ini sebagai ujian bagi komitmen pemerintah membersihkan sektor sumber daya alam. Di sisi lain, pelaku industri berharap pengusutan tidak mengganggu iklim investasi, terutama di tengah program hilirisasi nikel yang menjadi andalan ekonomi nasional.

Pengacara Teguh belum memberikan pernyataan resmi. Namun, kuasa hukumnya dikabarkan akan mengajukan upaya hukum sesuai prosedur. Penyidik berencana memeriksa mantan pejabat ESDM lain serta memanggil pihak PT CNI untuk melengkapi berkas perkara.

Kasus ini menambah daftar panjang pengusutan korupsi sektor energi dan tambang, sekaligus menegaskan bahwa penegakan hukum tidak pandang bulu terhadap pejabat tinggi. Masyarakat kini menanti apakah penyidikan berlanjut hingga ke aktor utama yang menikmati hasil tata kelola nikel yang bermasalah.