Kajian Filsafat Ungkap Koherensi Pemikiran Mohammad Natsir

JAKARTA, Detik Ini Juga — BARU SAJA, sebuah riset akademik mengonfirmasi koherensi pemikiran Mohammad Natsir. Pahlawan Nasional dan Perdana Menteri 1950–1951 itu dinilai memiliki fondasi filsafat yang utuh. Tiga pilar utama yang diteliti adalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi.

Ontologi: Manusia Makhluk Multidimensi

Natsir memandang manusia bukan sekadar individu politik. Ia meyakini manusia memiliki dimensi sosial dan spiritual yang melekat. Konsekuensinya, negara bukan tujuan akhir. Negara hanyalah instrumen pelindung martabat dan penegak keadilan.

Pandangannya menolak negara sekadar penjaga malam. Tugas negara adalah mewujudkan kemaslahatan umum. Ini sejalan dengan konsep al-Madinah al-Fadhilah milik Al-Farabi. Namun, Natsir membumikan gagasan itu dalam realitas Indonesia yang majemuk.

• Manusia: makhluk bermoral, bertanggung jawab sosial.
• Negara: alat untuk keadilan, bukan kuasa absolut.
• Kemaslahatan: tujuan utama penyelenggaraan negara.

Epistemologi: Akal dan Etika Bersinergi

Riset mencatat, Natsir memadukan rasionalitas dengan nilai moral. Akal digunakan untuk membaca dinamika masyarakat. Namun, kebijakan publik tak boleh lepas dari etika. Kejujuran dan keadilan menjadi batu uji. Pendekatan ini bebas dari dogmatisme.

Sumber pengetahuan politiknya berasal dari dialog dinamis. Pengalaman sejarah, nilai universal, dan rasio berpadu. Cara pandang ini membuat pemikirannya relevan bagi negara plural. Etika publik, bukan identitas sektarian, yang dijunjung.

• Rasio + moral: fondasi rumusan kebijakan.
• Dialog: pengalaman sejarah, akal, nilai universal.
• Relevansi: etika publik melampaui sekat identitas.

Aksiologi: Kekuasaan Berorientasi Moral

Dalam dimensi aksiologi, politik adalah sarana. Kesejahteraan, keadilan, dan persatuan nasional jadi target. Kekuasaan tanpa kompas moral dianggap hampa. Demokrasi bukan cuma prosedur pemilu. Ia harus menghasilkan pemerintahan bersih dan bertanggung jawab.

Peneliti menemukan resonansi dengan kritik Alasdair MacIntyre. Institusi politik kehilangan legitimasi bila tercerabut dari tradisi kebajikan. Natsir sudah mengingatkan hal itu lebih awal. Pandangannya menempatkan etika sebagai nafas demokrasi.

• Politik: alat distribusi kesejahteraan dan keadilan.
• Demokrasi: mekanisme lahirkan pemimpin bermoral.
• Legitimasi: terkait erat dengan kebajikan publik.

Peneliti senior dari Lembaga Studi Pemikiran Islam, Dr. Amirul Hadi, menyatakan temuan ini menegaskan bahwa pemikiran Natsir bukan artefak masa lalu. "Kerangkanya tetap hidup dan menantang praktik politik hari ini," ujarnya dalam diskusi daring, Sabtu (15/3).

Riset ini diharapkan membuka diskusi lebih luas. Generasi muda diajak menggali kembali warisan filosofis pendiri bangsa. Ragam krisis etika politik dinilai sebagai momentum tepat.

Baca juga:

• Ketika Sunyi Tak Lagi Bersahabat bagi Jiwa Introver
• Mojtaba Khamenei Berikrar Balas Dendam Atas Kematian Ayahnya, Ali Khamenei