Jelang Sidang Tahunan, Sultan Najamudin Tegaskan DPD RI Suara Daerah

JAKARTA — Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin angkat suara tegas jelang Sidang Tahunan. Ia menegaskan lembaganya bukan sekadar pelengkap parlemen. DPD RI, katanya, adalah wakil sah daerah di Senayan.

Pernyataan itu disampaikan menyusul agenda Sidang Tahunan Bersama (STSB) DPR RI dan DPD RI. Forum tahunan ini menjadi panggung penting menyampaikan aspirasi dari seluruh penjuru Tanah Air.

Sultan menegaskan satu pesan utama: pembangunan Indonesia harus merata. Tidak boleh ada daerah yang tertinggal. Tidak boleh ada wilayah yang hanya jadi penonton.

Agenda ini digelar rutin jelang peringatan kemerdekaan Indonesia. Presiden menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan anggota dewan. Isu-isu strategis bangsa menjadi sorotan utama.

Sidang Tahunan Jadi Momentum Krusial

Menurut Sultan, STSB bukan sekadar seremoni kenegaraan. Forum ini adalah kesempatan emas memperkuat komitmen pemerataan pembangunan nasional.

Ia menilai suara daerah kerap tenggelam di tengah hiruk-pikuk politik nasional. Padahal, persoalan riil justru ada di daerah. Dari infrastruktur, pendidikan, hingga layanan kesehatan.

"Sidang Tahunan harus dimaknai sebagai ruang memperjuangkan kepentingan daerah secara konstitusional," tegasnya.

Sultan meminta seluruh anggota DPD RI tampil maksimal. Setiap provinsi harus membawa isu konkret. Tidak cukup hanya hadir dan duduk manis.

Pembangunan Merata di Seluruh Indonesia

Fokus utama yang diusung Sultan adalah pemerataan. Ia menyoroti kesenjangan yang masih lebar antarwilayah. Jawa dan luar Jawa. Barat dan timur. Kota dan desa.

Beberapa poin yang ia garisbawahi:

— Infrastruktur dasar di daerah tertinggal masih minim. Jalan, listrik, dan air bersih belum dinikmati merata.

— Kualitas SDM daerah butuh perhatian serius. Akses pendidikan dan pelatihan kerja harus dibuka seluas-luasnya.

— Ekonomi lokal perlu digerakkan. Potensi daerah tidak boleh hanya jadi bahan bakar pertumbuhan pusat.

Kesenjangan itu, lanjutnya, bukan takdir. Melainkan hasil kebijakan yang bisa diubah. Syaratnya satu: keberpihakan politik yang sungguh-sungguh pada daerah.

Sultan menegaskan komitmen ini bukan retorika. DPD RI, katanya, akan terus mengawal agar kebijakan nasional berpihak pada daerah.

Peran Strategis DPD RI

Sebagai lembaga perwakilan daerah, DPD RI memegang mandat konstitusional. Lembaga ini menjadi jembatan antara pusat dan daerah.

Sultan mengingatkan, anggota DPD dipilih langsung oleh rakyat di provinsi masing-masing. Legitimasi itu harus dijawab dengan kerja nyata.

Ia juga mendorong penguatan fungsi legislasi DPD. Usulan rancangan undang-undang dari daerah harus mendapat ruang lebih besar di parlemen.

Selain itu, Sultan menyoroti pentingnya pengawasan daerah otonom. Transfer anggaran ke daerah harus tepat sasaran. Setiap rupiah wajib bermanfaat bagi masyarakat.

"Daerah bukan objek pembangunan. Daerah adalah subjek yang menentukan arah masa depan Indonesia," ujarnya.

Aspirasi dari Akar Rumput

Jelang sidang, DPD RI mengaku telah menyerap berbagai aspirasi. Kunjungan kerja ke daerah-daerah dilakukan intensif dalam beberapa waktu terakhir.

Hasilnya beragam. Ada keluhan soal harga kebutuhan pokok. Ada tuntutan percepatan pembangunan. Ada pula desakan perlindungan sumber daya alam lokal.

Dari Papua hingga Aceh, dari Kalimantan hingga NTT, persoalannya berbeda-beda. Namun benang merahnya sama. Daerah ingin didengar. Daerah ingin dilibatkan.

Semua catatan itu, kata Sultan, akan dibawa ke forum resmi. Tidak ada aspirasi yang boleh menguap begitu saja.

Ia menambahkan, sinergi dengan DPR RI juga diperkuat. Dua lembaga ini harus berjalan beriringan demi kepentingan rakyat.

Agenda ke Depan

Sidang Tahunan tinggal menghitung hari. Persiapan di internal DPD RI disebut sudah matang.

Sultan memastikan lembaganya akan tampil dengan posisi yang jelas. Memperjuangkan daerah. Mengawal pemerataan. Menjaga amanat rakyat.

Ia berharap forum tahunan ini melahirkan keputusan konkret. Bukan sekadar pidato dan dokumentasi.

Publik pun menaruh harapan besar pada forum ini. Warga di berbagai daerah menanti bukti nyata wakilnya bekerja. Bukan sekadar janji yang berulang setiap tahun.

"Indonesia kuat jika daerahnya kuat. Itu prinsip yang tidak bisa ditawar," pungkas Sultan.