JAKARTA — Menteri PKP Tegaskan Penanganan Kawasan Kumuh Harus Terpadu

Atmosfer permukiman padat di berbagai sudut kota besar Indonesia sering kali menyajikan pemandangan yang memprihatinkan: atap seng yang lapuk, saluran drainase tersumbat, serta minimnya akses air bersih. Namun, membenahi kompleksitas kawasan kumuh tidak sesederhana sekadar mengecat ulang dinding atau mengganti atap rumah yang bocor. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), **Maruarar Sirait**, menegaskan bahwa transformasi permukiman kumuh membutuhkan pendekatan holistik dan lintas sektor yang menyentuh akar permasalahan sosial serta ekonomi masyarakat.

Bukan Sekadar Perbaikan Fisik Bangunan

Dalam pandangan Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, program pembenahan permukiman selama ini sering kali terjebak dalam kacamata parsial. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kerap dipandang sebagai solusi akhir, padahal lingkungan di sekitarnya masih dikepung sanitasi buruk dan ketiadaan infrastruktur dasar yang layak.

"Penanganan kawasan permukiman kumuh tidak boleh berhenti hanya pada renovasi fisik rumah. Kita harus membangun ekosistem hidup yang layak, mulai dari sanitasi, drainase, akses air bersih, hingga jalan lingkungan dan kepastian hukum atas tanah," tegas Maruarar Sirait di Jakarta.

Ia menekankan bahwa intervensi fisik tanpa pembenahan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi hanya akan menciptakan kembali kawasan kumuh baru di masa depan. Oleh karena itu, Kementerian PKP mendorong kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, hingga sektor swasta melalui skema Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).

Empat Pilar Penataan Kawasan Terpadu

Untuk mewujudkan kawasan permukiman yang sehat dan bermartabat, pemerintah merancang tata kelola penanganan kawasan kumuh yang mencakup empat pilar utama. Pendekatan ini mengintegrasikan pembenahan fisik dengan peningkatan kesejahteraan warga.

Berikut adalah perbandingan pendekatan konvensional dengan pendekatan terpadu yang kini diusung oleh Kementerian PKP:

Pilar-pilar penting dalam transformasi kawasan kumuh ini mencakup:

• Penataan Infrastruktur Dasar: Penyediaan saluran drainase bebas banjir, pengelolaan sampah terpadu, serta jaringan air minum layak konsumsi.
• Legalitas dan Kepastian Lahan: Konsolidasi tanah permukiman guna memberikan rasa aman dan legalitas hukum bagi warga penghuni.
• Peningkatan Kualitas Hunian: Renovasi rumah agar memenuhi standar keselamatan bangunan, kecukupan ruang, dan sirkulasi udara sehat.
• Pemberdayaan Sosial-Ekonomi: Pembentukan pusat kegiatan ekonomi warga untuk menggerakkan roda perekonomian keluarga secara berkelanjutan.

Menjawab Tantangan Urbanisasi Nasional

Laju urbanisasi yang pesat terus menekan daya dukung lingkungan perkotaan. Tanpa perencanaan ruang yang matang, kawasan kumuh berisiko terus menjamur di sepanjang bantaran sungai, pinggir rel kereta api, dan lahan-lahan marjinal lainnya.

Menteri Ara menggarisbawahi pentingnya sinergi inter-kementerian, seperti melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Sosial, serta Kementerian Dalam Negeri. Penanganan terpadu ini juga diselaraskan dengan target besar pemerintah dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Kita ingin masyarakat tidak hanya memiliki rumah yang kokoh, tetapi juga hidup di lingkungan yang sehat, aman dari bencana, dan memiliki akses terhadap mata pencaharian yang berkelanjutan," tambah Ara.

Dengan paradigma baru ini, penanganan kawasan kumuh di Indonesia diharapkan tidak lagi sebatas proyek fisik musiman, melainkan sebuah langkah transformasi struktural demi mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ruang bagi seluruh rakyat Indonesia.