JAKARTA — Adi Harnowo Bantah Terlibat Skandal Pita Cukai Rokok Ilegal

Gedung Nusantara I DPR RI di Senayan kembali diterpa isu tak sedap terkait dugaan penyimpangan kewenangan. Kali ini, nama mantan Tenaga Ahli (TA) Ketua Komisi XI DPR RI, Adi Harnowo, mendadak menjadi perbincangan hangat publik setelah dikaitkan dengan dugaan praktik peredaran dan jual beli pita cukai rokok ilegal. Menanggapi tuduhan liar yang beredar di masyarakat dan media sosial tersebut, Adi secara tegas melayangkan bantahan keras dan menyatakan tidak pernah terlibat dalam tindakan melanggar hukum tersebut.

Bantahan Tegas dan Klarifikasi Publik

Dalam keterangannya kepada awak media di Jakarta, Adi Harnowo menegaskan bahwa tuduhan yang dialamatkan kepadanya merupakan tuduhan yang tidak berdasar dan merusak reputasi. Selama menjalankan tugasnya sebagai Tenaga Ahli di Komisi XI yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, dan perbankan, ia mengaku selalu mematuhi koridor hukum serta etika kelembagaan yang berlaku.

"Saya menegaskan secara terbuka bahwa saya tidak pernah terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam transaksi atau jual beli pita cukai rokok secara tidak sah. Narasi yang beredar saat ini sepenuhnya tidak benar dan sangat merugikan nama baik saya secara personal maupun profesional," tegas Adi Harnowo.

Ia menambahkan bahwa rumor tersebut sengaja dihembuskan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab di tengah upaya pemerintah membenahi penerimaan negara dari sektor cukai. Adi juga meminta semua pihak untuk tidak menyebarkan desas-desus tanpa bukti otentik yang dapat menyesatkan opini publik.

Sorotan Terhadap Pengawasan Penerimaan Negara

Komisi XI DPR RI memiliki peran vital dalam melakukan pengawasan terhadap mitra kerjanya di pemerintahan, termasuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan. Isu peredaran pita cukai palsu maupun pita cukai yang tidak sesuai peruntukan memang menjadi salah satu fokus kebocoran anggaran negara yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Kerugian negara akibat maraknya peredaran rokok ilegal dan penyalahgunaan dokumen cukai diperkirakan mencapai angka triliunan rupiah setiap tahunnya. Berikut adalah gambaran dampak ketidaksesuaian peredaran pita cukai terhadap penerimaan negara:

Sejumlah pengamat menilai sensitifnya posisi di lingkungan legislatif kerap dimanfaatkan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab untuk mencatut nama staf ahli demi memuluskan agenda atau kepentingan tertentu.

Dampak Sistemik dan Tantangan Penegakan Hukum

Pengamat kebijakan publik memandang bahwa rumor pencatutan nama di lingkungan DPR terkait isu cukai menunjukkan betapa besarnya nilai ekonomi dari bisnis rokok ilegal di Indonesia. Ketika tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) mengalami penyesuaian, celah pasar untuk rokok tidak resmi menjadi celah terlarang yang menggiurkan bagi para pelaku kejahatan.

"Isu peredaran pita cukai ini bukan sekadar rumor politik, melainkan menyangkut integritas sistem perpajakan dan penerimaan negara. Jika ada dugaan pencatutan nama staf atau pejabat, aparat penegak hukum harus bertindak cepat agar tidak menjadi polemik yang berlarut-larut," ungkap analis kebijakan perpajakan nasional.

Adapun beberapa langkah kunci yang terus didorong oleh otoritas untuk menekan peredaran rokok tanpa pita cukai yang sah antara lain:

• Pengawasan Berlapis: Memperketat proses pencetakan dan distribusi pita cukai secara ketat.
• Digitalisasi Sistem: Penggunaan sistem pelacakan digital (QR Code/Track and Trace) pada setiap kemasan.
• Penindakan Terpadu: Sinergi Bea Cukai dengan aparat penegak hukum dalam menggelar razia di lapangan.

Dengan adanya bantahan resmi dari Adi Harnowo ini, publik diharapkan dapat menyikapi informasi secara bijak dan menyerahkan seluruh proses pembuktian hukum kepada aparat berwenang jika memang ditemukan bukti pelanggaran.