Jakarta - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN, Wihaji, membeberkan perkembangan terkini terkait penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar kelompok rentan. Dalam data terbaru yang dihimpun, angka penerima manfaat untuk kategori ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di luar PAUD ternyata masih sangat rendah, baru mencapai 38,51 persen dari target yang telah ditetapkan.

Pengungkapan ini disampaikan langsung oleh Wihaji dalam agenda rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI yang berlangsung di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (24/6/2026). Dalam forum tersebut, Wihaji memaparkan serangkaian data mutakhir per awal Juni 2026 yang ia peroleh dari Badan Gizi Nasional (BGN). Meskipun infrastruktur pelayanan terus diperluas, realisasi penyaluran untuk kelompok 3B dinilai masih perlu akselerasi signifikan.

Infrastruktur SPPG Melayani 3B Sudah 75 Persen

Di tengah rendahnya cakupan penerima, Wihaji menyoroti sisi positif dari kesiapan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di lapangan. Berdasarkan laporan yang dimiliki media kami, dari total 29 ribu SPPG yang beroperasi, sekitar 75 persen atau sebanyak 22.672 unit telah aktif melayani kelompok 3B. Artinya, ada kesenjangan antara ketersediaan fasilitas penyalur dengan jumlah riil ibu dan balita yang berhasil dijangkau.

"Dari data yang saya ambil dari BGN sementara, laporannya per tanggal 3 Juni sebagai berikut. Mulai dari SPPG-nya 29 ribu, kemudian yang, mohon maaf, yang sudah melayani 3B masih 75 persen atau 22.672 unit," ujar Wihaji di hadapan anggota dewan.

Rendahnya persentase penerima di angka 38,51 persen ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah. Pasalnya, program MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita merupakan salah satu pilar penting dalam upaya penurunan angka stunting nasional. Wihaji menegaskan bahwa pihaknya akan terus berupaya meningkatkan konvergensi data antara BGN, BKKBN, dan pemerintah daerah agar distribusi tidak hanya berhenti pada satuan pelayanan, tetapi benar-benar menyentuh sasaran secara optimal. Evaluasi berkala dijanjikan untuk memastikan tidak ada lagi kelompok rentan yang terlewat dari intervensi gizi prioritas ini.