Irsyad Al Ghifari Tekankan Pentingnya Komunikasi dalam Kebijakan Keuangan

JAKARTA — Irsyad Al Ghifari, S.E., M.I.Kom, praktisi komunikasi kebijakan publik dan keuangan, menekankan bahwa keberhasilan suatu regulasi ekonomi sangat bergantung pada efektivitas komunikasi yang dibangun oleh pemangku kepentingan. Dalam sebuah forum kebijakan, ia menguraikan strategi agar pesan-pesan keuangan negara sampai ke masyarakat secara transparan dan partisipatif.

Profil Singkat Narasumber

Irsyad Al Ghifari memiliki latar belakang ganda: Sarjana Ekonomi dan Magister Ilmu Komunikasi. Perpaduan ini membuatnya mampu menjembatani dua ranah yang kerap berjalan sendiri-sendiri—yakni substansi teknis keuangan dan seni menyampaikan kebijakan kepada publik. “Komunikasi adalah jembatan agar kebijakan tidak terasing dari warga yang menjadi objek sekaligus subjek pembangunan,” ungkapnya mengawali sesi.

Mengapa Komunikasi Krusial?

Menurut Irsyad, rendahnya literasi keuangan masyarakat dan kompleksitas istilah fiskal seringkali menimbulkan miskomunikasi antara pemerintah dan publik. Akibatnya, kebijakan penting—mulai dari penyesuaian tarif pajak, subsidi BBM, hingga pengelolaan dana desa—kerap memicu resistensi yang sebenarnya bisa dihindari jika narasi yang tepat dibangun sejak awal.

“Kebijakan sebaik apa pun akan gagal jika tidak dikomunikasikan dengan jernih. Kepercayaan publik adalah modal sosial yang menentukan kepatuhan sukarela,” tegas Irsyad.

Ia mencontohkan, ketika pemerintah menaikkan tarif cukai atau memperkenalkan pajak karbon, masyarakat sering kali hanya melihat sisi beban tanpa memahami urgensi lingkungan atau keberlanjutan fiskal. Komunikasi yang pro-aktif dapat mengubah persepsi resistensi menjadi partisipasi.

Strategi Komunikasi Kebijakan Publik

Dalam paparannya, Irsyad merumuskan tiga pilar komunikasi yang wajib dipenuhi oleh setiap perumus kebijakan keuangan:

• Keterbukaan Data dan Proses—setiap kebijakan harus disertai akses mudah terhadap alasan, perhitungan, dan dampak yang dapat dipahami publik awam.
• Narasi Sederhana dan Empati—mengemas istilah teknis menjadi cerita yang relevan dengan keseharian masyarakat, misalnya menjelaskan manfaat pajak lewat contoh konkret pembangunan.
• Kanir Multiplatform—menggunakan media sosial, dialog komunitas, dan influencer lokal untuk menjangkau segmen yang berbeda.

Ia menyoroti pentingnya peran kolaborasi antarkementerian agar suara yang keluar tidak saling bertentangan. “Seringkali satu kebijakan dikomunikasikan berbeda oleh lembaga yang berbeda, ini membingungkan publik,” katanya.

Dampak pada Sektor Keuangan

Irsyad menjelaskan, komunikasi efektif juga kritis di sektor jasa keuangan—misalnya saat OJK meluncurkan aturan baru perlindungan konsumen atau Bank Indonesia menyesuaikan suku bunga. Pesan yang tidak sampai dengan baik bisa memicu gejolak pasar dan rush penarikan dana. Ia merujuk pada pengalaman penanganan krisis kepercayaan di beberapa negara yang berhasil diredam melalui kampanye informasi yang masif dan konsisten.

Lebih lanjut, digitalisasi layanan keuangan menuntut komunikasi yang lebih adaptif. “Perubahan cepat dari tunai ke digital memerlukan pendekatan edukatif agar inklusi keuangan tidak meninggalkan kelompok rentan,” tambahnya.

Harapan ke Depan

Irsyad berharap para pembuat kebijakan dan praktisi komunikasi duduk bersama sejak tahap perumusan, bukan hanya saat kebijakan akan diumumkan. “Komunikasi bukan sekadar sosialisasi di ujung, melainkan bagian integral dari desain kebijakan itu sendiri,” tutupnya. Forum tersebut menjadi ajang bertukar gagasan tentang bagaimana membangun narasi fiskal yang humanis di tengah kompleksitas ekonomi nasional.

Dengan kapasitas keilmuan yang terintegrasi, Irsyad Al Ghifari terus menjadi rujukan bagi instansi pemerintah dan swasta yang menginginkan strategi komunikasi kebijakan yang berdampak nyata.