Inflasi Pangan Tekan Masyarakat Miskin, Ketahanan Sistem Jadi Krusial

JAKARTA — Di tengah klaim pemerintah bahwa inflasi nasional terkendali, kelompok masyarakat berpendapatan rendah justru merasakan tekanan yang jauh lebih berat melalui kenaikan harga pangan sehari-hari. Fenomena ini memunculkan pertanyaan besar mengenai efektivitas kebijakan stabilisasi harga yang selama ini menjadi andalan, sekaligus mengarahkan perhatian pada kebutuhan membangun sistem pangan yang lebih tangguh.

Data menunjukkan bahwa kelompok rentan mengalokasikan porsi terbesar pendapatannya untuk kebutuhan makan. Ketika harga beras, telur, minyak goreng, atau cabai bergerak naik walau tipis, dampaknya langsung terasa pada kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Indeks Harga Konsumen (IHK) nasional yang terjaga di angka moderat belum mencerminkan realitas yang dihadapi jutaan rumah tangga miskin di pelosok daerah.

Potret Tekanan di Tingkat Rumah Tangga

Pengalaman seorang ibu rumah tangga di Tangerang menggambarkan realitas tersebut dengan jelas. Dalam keterangannya, kenaikan harga telur ayam dari Rp28.000 menjadi Rp32.000 per kilogram dalam beberapa minggu terakhir memaksanya mengurangi porsi lauk yang disajikan untuk anak-anak. "Kalau harga naik, kami yang kurangi, bukan pemerintah," ujarnya.

Kondisi serupa dialami oleh banyak keluarga prasejahtera di kawasan urban maupun pedesaan. Menurut ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Dr. Ahmad Bukhari, angka inflasi agregat sering kali menjadi penopong optimisme yang tidak berbanding lurus dengan pengalaman sehari-hari. "Masyarakat bawah hidup dengan keranjang belanja yang sangat berbeda dengan kelas menengah. Bobot pangan di pengeluaran mereka bisa mencapai 60-70 persen," jelasnya.

Dari Stabilisasi Menuju Ketahanan

Pemerintah selama ini mengandalkan instrumen stabilisasi harga melalui operasi pasar, subsidi, dan cadangan pangan pemerintah. Namun, pendekatan tersebut dinilai reaktif dan belum menyentuh akar persoalan struktural. Ketahanan sistem pangan menuntut intervensi yang lebih komprehensif, mulai dari produksi, distribusi, hingga akses konsumen.

Berikut beberapa pilar penting dalam membangun sistem pangan yang tangguh:

• Produksi domestik yang adaptif — Meningkatkan produktivitas petani dengan teknologi, benih unggul, dan irigasi modern untuk mengurangi ketergantungan pada impor.
• Distribusi efisien — Memperpendek rantai pasok dari petani ke konsumen agar margin tidak dimakan tengkulak.
• Cadangan pangan strategis — Memperkuat lumbung pangan desa dan nasional untuk menghadapi gejolak.
• Akses pasar yang adil — Melindungi petani kecil dari fluktuasi harga melalui mekanisme harga dasar.
• Teknologi dan data — Memanfaatkan big data dan kecerdasan buatan untuk memprediksi pola konsumsi dan produksi.

Dampak El Nino dan Dinamika Global

Perubahan iklim menambah lapisan tantangan baru. Fenomena El Nino yang melanda sejumlah sentra produksi padi pada 2023 lalu sempat memicu kenaikan harga gabah secara signifikan. Sementara itu, ketegangan geopolitik global turut mengganggu rantai pasok komoditas tertentu, termasuk gandum dan kedelai.

Pakar pertanian dari Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Slamet Hartono, menegaskan bahwa ketahanan pangan bukan sekadar soal ketersediaan, tetapi juga keterjangkauan dan keberlanjutan. "Kita harus bicara soal food system, bukan hanya food price. Yang dibangun bukan hanya stok, tetapi kemampuan merespons guncangan," tegasnya dalam diskusi publik belum lama ini.

Analisis: Mengapa Inflasi Agregat Tidak Cukup

Inflasi nasional dihitung dari rata-rata tertimbang seluruh komponen pengeluaran. Sementara itu, kelompok miskin memiliki pola konsumsi yang sangat terkonsentrasi pada pangan. Artinya, ketika harga pangan naik 5 persen dan harga barang lainnya stagnan, inflasi nasional mungkin hanya bergerak tipis, tetapi beban kelompok miskin melonjak tajam.

"Inflasi bukan angka rata-rata — ia adalah distribusi beban. Siapa yang menanggung kenaikan paling berat? Hampir selalu kelompok paling rentan." — Pengamat ekonomi publik

Agenda ke Depan

Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) tengah menyiapkan peta jalan ketahanan pangan jangka panjang. Fokus diarahkan pada penguatan produksi dalam negeri, modernisasi distribusi, dan diversifikasi konsumsi. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan klasik: koordinasi lintas kementerian, kapasitas daerah, dan anggaran.

Di sisi lain, peran sektor swasta, koperasi desa, dan UMKM pangan lokal semakin diakui sebagai bagian penting dari ekosistem. Ketika sistem pangan tangguh terbangun, gejolak harga tidak lagi menjadi momok yang meremukkan rumah tangga miskin. Stabilitas yang sesungguhnya bukan hanya angka di atas kertas, melainkan kemampuan setiap keluarga untuk makan layak setiap hari tanpa harus menanggung beban tak tertahankan.

Dengan kompleksitas tantangan yang ada, transisi dari pendekatan stabilisasi harga menuju pembangunan sistem pangan yang resilien menjadi keniscayaan. Ketahanan bukan tujuan akhir, melainkan proses berkelanjutan yang membutuhkan komitmen lintas generasi.