Hasan Nasbi Curiga Makalah Nobel MBG Bukan Kiriman Pemerintah

JAKARTA — BARU SAJA: Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi akhirnya angkat bicara. Ia meragukan makalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diklaim diajukan untuk Nobel Perdamaian 2026 berasal dari pemerintah.

Pernyataan itu disampaikan kepada awak media di Jakarta. Nasbi menegaskan Istana tidak pernah mengirim dokumen apa pun ke komite Nobel. Ia menduga ada pihak luar yang bergerak sendiri.

• KONFIRMASI: Pemerintah tidak mengajukan makalah MBG ke Nobel Perdamaian 2026.
• Hasan Nasbi menduga pengajuan dilakukan pihak di luar pemerintah.
• Istana menegaskan fokus utama adalah pelaksanaan program, bukan penghargaan.
• Publik diminta menunggu hasil penelusuran resmi sebelum berspekulasi.

Pernyataan Tegas Hasan Nasbi

Nasbi mengaku sudah mengecek ke sejumlah kementerian terkait. Hasilnya nihil. Tidak ada lembaga negara yang menyiapkan naskah ilmiah untuk diajukan ke Norwegia.

"Kalau ada makalah beredar, besar kemungkinan itu inisiatif pribadi atau kelompok masyarakat sipil," ujarnya. Ia menambahkan, dugaan sementara mengarah ke kalangan akademisi. Namun siapa pun pengirimnya, pemerintah tidak terlibat.

Menurut Nasbi, apresiasi terhadap MBG memang mengalir dari berbagai pihak. Tetapi klaim nominasi Nobel harus diverifikasi lebih dulu. Jangan sampai informasi setengah matang menyesatkan publik.

Jejak Makalah Nobel Perdamaian 2026

Isu ini mencuat setelah beredar kabar sebuah makalah ilmiah tentang MBG masuk daftar nominasi Nobel Perdamaian 2026. Kabar itu menyebar cepat di media sosial. Banyak yang mengaitkannya dengan Presiden Prabowo Subianto.

Perlu dicatat, nominasi Nobel Perdamaian bisa diajukan pihak tertentu. Di antaranya anggota parlemen, guru besar universitas, dan mantan penerima Nobel. Tenggat pengajuan jatuh setiap 1 Februari. Pemenang diumumkan setiap Oktober.

Komite Nobel juga merahasiakan daftar nominasi selama 50 tahun. Artinya, klaim apa pun soal nominasi sulit dicek kebenarannya dalam waktu dekat. Inilah yang membuat Istana berhati-hati merespons.

MBG: Program Prioritas Prabowo

MBG merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Program ini diluncurkan pada Januari 2025. Sasarannya anak sekolah, ibu hamil, dan balita di seluruh Indonesia.

Target penerima manfaat mencapai sekitar 82,9 juta jiwa. Pelaksanaan di lapangan dikoordinasikan Badan Gizi Nasional (BGN). Ribuan dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi kini beroperasi di berbagai daerah.

Program ini menyerap anggaran besar. Pemerintah menyiapkan puluhan triliun rupiah untuk memastikan distribusi berjalan. Setiap hari, jutaan paket makanan bergizi dikirim ke sekolah dan posyandu.

Skala besar inilah yang membuat MBG menarik perhatian dunia. Sejumlah pengamat asing menyebutnya salah satu program pangan terbesar di dunia. Wajar jika muncul spekulasi soal pengakuan internasional.

Sikap Pemerintah: Fokus Kerja, Bukan Trofi

Nasbi menegaskan pemerintah tidak mengejar penghargaan. Prioritas utama adalah memastikan setiap anak menerima gizi layak. Urusan piala dan medali bukan agenda Istana.

"Yang penting rakyat merasakan manfaatnya. Penghargaan itu bonus, bukan tujuan," katanya. Ia meminta semua pihak tidak menggoreng isu ini menjadi polemik berkepanjangan.

Pemerintah juga membuka ruang bagi akademisi yang ingin meneliti MBG. Namun setiap publikasi ilmiah harus berbasis data valid. Klaim sepihak tanpa verifikasi justru bisa merugikan citra program.

Perkembangan Selanjutnya

Hingga berita ini diturunkan, Istana masih menelusuri asal-usul makalah tersebut. Belum ada keterangan resmi dari komite Nobel di Oslo. Situasi masih berkembang dan terus dipantau.

UPDATE: Redaksi terus memantau pernyataan resmi berikutnya dari pihak Istana. Ikuti perkembangan terbaru hanya di sini.