Harga Asli Pertamax Rp 19.000, tapi Dipatok Pemerintah Jadi Rp 16.250

Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengungkap fakta mengejutkan terkait harga jual bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax (RON 92). Harga pasar yang sesungguhnya disebut-sebut mampu menembus angka Rp 19.000 hingga Rp 20.000 per liter. Namun, berkat intervensi pemerintah, PT Pertamina (Persero) diwajibkan untuk mematok harga di level yang lebih rendah, yakni Rp 16.250 per liter.

Pengakuan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Komisi XII DPR, Bambang Patijaya. Dalam sebuah forum diskusi energi, ia membongkar struktur biaya yang selama ini menjadi beban Pertamina dalam menyediakan BBM berkualitas tinggi bagi masyarakat.

"Saya tanya kepada kawan-kawan Pertamina. Itu RON 92 ketika tanggal 10 Juni, ya. Sebetulnya modal kalian berapa? Itu US$ 1,1 dolar per liter. Kalau kita Rupiahkan, artinya sekitar Rp 19.000 sampai Rp 20.000," ujar Bambang.

Pernyataan tersebut dilontarkan di hadapan para pelaku industri dan pemangku kebijakan dalam acara CNBC Energy Forum yang digelar di Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2026). Bambang menyoroti selisih harga yang cukup signifikan, yakni mencapai lebih dari Rp 2.750 per liter, yang ditanggung sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjaga daya beli masyarakat.

Perhitungan biaya sebesar US$ 1,1 per liter tersebut berasal dari harga pokok produksi yang meliputi biaya minyak mentah, biaya pengolahan (refining), distribusi, hingga margin perusahaan. Jika dikonversikan ke Rupiah dengan kurs yang berlaku saat ini, angka yang muncul memang mendekati Rp 20.000. Meski demikian, Pertamina sebagai badan usaha milik negara (BUMN) tidak dapat serta merta menerapkan mekanisme pasar murni. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian BUMN terus melakukan stabilisasi harga.

Langkah menahan harga Pertamax di angka Rp 16.250 per liter ini bukan tanpa risiko. Para analis energi yang dihimpun oleh Beritatercepat.com menilai bahwa Pertamina harus menekan marjin keuntungannya secara signifikan. Kondisi ini dinilai sebagai bentuk subsidi silang terselubung yang menguntungkan konsumen kelas menengah ke atas, mengingat Pertamax merupakan BBM nonsubsidi yang seharusnya mengikuti fluktuasi harga minyak mentah global.

Dari data yang dihimpun media kami, harga minyak mentah dunia memang mengalami tren penguatan dalam beberapa bulan terakhir. Hal ini sejalan dengan peningkatan permintaan global dan faktor geopolitik yang mempengaruhi rantai pasok energi. Tanpa adanya intervensi, harga di tingkat konsumen otomatis akan melonjak mengikuti perkembangan harga minyak acuan (Mean of Platts Singapore/MOPS).

Bambang Patijaya juga menyoroti dilema yang dihadapi Pertamina sebagai entitas bisnis sekaligus agen pembangunan. "Negara tidak bisa lepas tangan. Kalau dilepas ke pasar, inflasi bisa tidak terkendali. Tapi Pertamina juga tidak bisa terus-menerus menanggung selisih harga ini. Harus ada solusi jangka panjang yang adil bagi semua pihak," tegas politikus tersebut, sebagaimana dikutip dalam laporan kami.

Hingga berita ini diturunkan, manajemen Pertamina belum memberikan respons resmi terkait transparansi modal yang disampaikan oleh Komisi XII DPR. Namun, sebelumnya Direktur Utama Pertamina kerap menyatakan bahwa perusahaan selalu berkomitmen untuk menyalurkan BBM berkualitas dengan harga yang tetap terjangkau sesuai dengan penugasan pemerintah, meskipun beban biaya terus bergerak dinamis.

Pengamat kebijakan publik menilai, pengungkapan selisih harga ini harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk merumuskan ulang skema subsidi dan kompensasi yang lebih transparan. Skema Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau subsidi tepat sasaran dinilai sebagai opsi yang lebih sehat dibandingkan menahan harga di hilir tanpa kejelasan kompensasi penuh kepada badan usaha.

Dengan adanya selisih antara biaya riil dan harga jual ini, pertanyaan publik kini tertuju pada keberlanjutan pasokan Pertamax, terutama jika tekanan pada keuangan Pertamina semakin besar akibat selisih yang tidak terkompensasi. Pemerintah bersama DPR diharapkan segera menemukan formula agar masyarakat tetap terlindungi tanpa harus mengorbankan kesehatan keuangan korporasi plat merah tersebut.