Habiburokhman Pimpin Panja Awasi Tiga Kasus Korupsi

JAKARTA, DETIK INI JUGA — BARU SAJA, Komisi III DPR RI resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) khusus untuk mengawal penanganan tiga kasus dugaan korupsi. Ketua Komisi III, Habiburokhman, ditunjuk langsung memimpin satuan pengawas ini.

Fakta Kunci Pembentukan Panja

• Panja dibentuk dalam rapat internal Komisi III.
• Fokus pada tiga kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani penegak hukum.
• Habiburokhman akan mengoordinasikan pengawasan lintas fraksi.
• Anggota Panja berasal dari seluruh partai di komisi hukum tersebut.

Keputusan ini mencuat di tengah sorotan publik terhadap transparansi penegakan hukum. Tiga kasus dugaan korupsi itu dilaporkan telah lama menjadi perhatian, namun detail identitas terlapor belum diungkap. Sumber internal menyebut salah satunya berkaitan dengan pejabat tinggi. Pembentukan Panja dianggap sebagai respons cepat DPR atas desakan masyarakat sipil.

Habiburokhman sendiri dalam pernyataan perdananya usai rapat menegaskan, “Kami pastikan pengawasan ini berjalan tanpa intervensi, semata demi keadilan.” Politikus Gerindra itu juga menjamin Panja akan bekerja transparan. “Rapat-rapat akan terbuka, kecuali menyangkut materi penyidikan yang sensitif,” tambahnya.

Mekanisme dan Target Pengawasan

Panja memiliki wewenang memanggil penyidik, jaksa, bahkan pimpinan KPK dan Kejaksaan Agung. Dalam 30 hari pertama, tim ini menargetkan klarifikasi tahap awal ketiga kasus. Mekanismenya dimulai dengan rapat dengar pendapat, lalu penyusunan rekomendasi pengawasan yang mengikat secara politik.

Anggota Panja dari Fraksi PDIP, sebut saja Darmawan, mengonfirmasi bahwa pembentukan ini hasil kesepakatan bulat. “Ini bukan alat politik, murni fungsi pengawasan DPR. Kami muak dengan kasus korupsi yang mandek,” ujarnya singkat. Senada, Fraksi Golkar melalui Juru Bicaranya menekankan pentingnya koordinasi dengan aparat penegak hukum agar tak terjadi tumpang tindih.

Meski begitu, sejumlah pengamat meragukan efektivitas Panja. Peneliti dari Pusat Studi Anti-Korupsi, Ratna Dewi, mengingatkan jangan sampai forum ini sekadar panggung politik. “Rekomendasi Panja harus konkret dan berdampak pada percepatan penanganan, bukan sekadar laporan tebal,” kritiknya.

Di sisi lain, KPK dan Kejaksaan Agung belum memberikan respons resmi. Namun, sumber internal KPK menyebut akan menyambut asalkan tidak mengganggu proses penyidikan yang sedang berjalan. “Yang penting tidak ada intervensi teknis,” ucap sumber itu.

Habiburokhman menutup rapat dengan pesan singkat: “Waktu kita terbatas, hasil yang diharapkan publik. Ayo kerja.” Panja dijadwalkan menggelar sidang perdana dalam pekan depan. Publik kini menanti, akankah langkah DPR ini mampu mengurai benang kusut tiga kasus korupsi yang selama ini gelap.

Pantau terus Beritatercepat untuk update eksklusif setiap menitnya.