Sherly Tjoanda: Profil dan Kinerja Gubernur Maluku Utara

Profil Singkat

Sherly Tjoanda, S.E., M.M. adalah Gubernur Maluku Utara yang mulai menjabat sejak 2024. Lahir di Ternate pada 17 Mei 1982, ia merupakan figur pemimpin perempuan pertama di provinsi tersebut yang naik melalui jalur pendamping setelah wafatnya suaminya, Benny Laos, yang sebelumnya terpilih pada Pilkada 2024.

• Pendidikan: Sarjana Ekonomi (Universitas Sam Ratulangi) dan Magister Manajemen (Universitas Khairun).
• Latar Belakang: Sebelum terjun ke politik, ia dikenal sebagai pengusaha di bidang konstruksi, perdagangan, dan perhotelan di Maluku Utara.
• Fakta Kunci 2025: Memimpin transisi pemerintahan pasca-darurat dan mengonsolidasikan program strategis yang telah dirancang bersama almarhum suaminya.

Karier dan Riwayat Jabatan

Karier politik Sherly Tjoanda tergolong unik karena langsung menempati posisi eksekutif tertinggi tanpa melalui jenjang legislatif atau birokrasi panjang.

• 2024: Terpilih sebagai Wakil Gubernur mendampingi Benny Laos pada Pilkada November 2024.
• 2025: Dilantik sebagai Gubernur definitif menggantikan almarhum suaminya yang meninggal dalam insiden kecelakaan speedboat pasca-pemilihan.
• Jabatan Strategis Diemban: Selain gubernur, ia otomatis memimpin Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Percepatan Investasi Maluku Utara pada 2026.

Kinerja dan Program Unggulan

Fokus utama masa kepemimpinan Sherly pada 2025-2026 adalah melanjutkan hilirisasi dan menata ulang tata kelola tambang yang lebih berpihak pada pendapatan asli daerah.

• Hilirisasi Nikel: Mendorong percepatan pembangunan smelter di Halmahera Tengah dan Timur dengan nilai investasi mencapai Rp15 triliun pada kuartal I 2026.
• Pendidikan dan Kesehatan Gratis: Meluncurkan program "Malut Pintar, Malut Sehat" yang mencakup beasiswa penuh S1 bagi 2.000 mahasiswa berprestasi serta jaminan kesehatan semesta tanpa iuran bagi keluarga miskin.
• Infrastruktur: Memprioritaskan pembangunan Jalan Trans-Halmahera sepanjang 150 km yang kini progresnya mencapai 68% per Maret 2026.
• Transformasi Digital: Meluncurkan Malut Satu Data untuk memangkas birokrasi perizinan tambang dari 60 hari menjadi 10 hari kerja.

"Kita tidak bisa lagi hanya menjual tanah dan air. Investasi harus tumbuh, tapi anak-anak Maluku Utara harus jadi tuan di negeri sendiri," ujar Sherly dalam Rapat Koordinasi Pembangunan 2026.

Tantangan dan Harapan

Meski pertumbuhan ekonomi Maluku Utara melesat di atas 15%, Sherly menghadapi persoalan struktural yang cukup kompleks.

• Ketimpangan Wilayah: Rasio gini di wilayah lingkar tambang mencapai 0,38, tertinggi di kawasan timur Indonesia.
• Kerusakan Lingkungan: Konflik lahan antara masyarakat adat dan korporasi masih menjadi catatan merah yang harus dimediasi oleh pemerintah provinsi sepanjang 2025.
• Harapan 2026-2027: Publik berharap Sherly mampu memperkuat pengawasan lingkungan dan memastikan reklamasi pasca-tambang berjalan sesuai aturan, tanpa mengorbankan laju investasi.