Gubernur Luthfi Pantau Awal Sekolah Kemitraan, 3.663 Pelajar Dapat Akses Gratis

Hari pertama Program Sekolah Kemitraan yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berlangsung dengan kehadiran langsung Gubernur Ahmad Luthfi. Langkah ini menandai dimulainya akses pendidikan menengah gratis bagi ribuan siswa dari keluarga prasejahtera yang selama ini terganjal biaya.

Program ini memberikan layanan belajar tanpa biaya kepada 3.663 pelajar yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Tengah. Mereka adalah anak-anak yang berasal dari rumah tangga dengan keterbatasan ekonomi sehingga kerap kesulitan mengakses sekolah negeri maupun swasta. Seluruh kebutuhan pendidikan, seperti seragam, buku, dan kegiatan belajar-mengajar, ditanggung sepenuhnya oleh alokasi APBD.

Cerita dari Semarang

Salah satu penerima manfaat adalah anak seorang pengemudi ojek di kawasan Semarang yang sebelumnya gagal masuk ke SMA negeri. Kekecewaan itu kini berubah menjadi semangat baru karena ia bisa bersekolah tanpa beban biaya. Sang ibu, yang bekerja sebagai buruh cuci, mengaku haru karena anaknya tak lagi harus putus sekolah. "Sebelumnya kami sudah putus asa karena tak mampu membayar iuran sekolah swasta," tuturnya. Kini, pelajar itu bisa belajar dengan tenang dan bercita-cita menjadi teknisi.

Kisah serupa dialami banyak peserta didik yang terancam putus sekolah akibat daya tampung terbatas dan tekanan ekonomi. Para calon siswa mendaftar melalui mekanisme seleksi yang melibatkan verifikasi data keluarga prasejahtera. Dari ribuan pendaftar, sebanyak 3.663 yang memenuhi kriteria langsung diterima dan siap mengikuti pembelajaran.

Mengurangi Putus Sekolah

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sekitar 12 persen penduduk Jawa Tengah berusia 16 hingga 18 tahun tidak bersekolah. Program ini menyasar wilayah-wilayah dengan tingkat putus sekolah tertinggi, termasuk daerah pesisir dan pegunungan, untuk memastikan bahwa faktor geografis dan kemiskinan tidak lagi menjadi penghalang.

Setiap tahun, ribuan lulusan SMP di Jateng tidak melanjutkan ke jenjang atas karena biaya dan keterbatasan kursi di sekolah negeri. Program Sekolah Kemitraan hadir sebagai solusi struktural untuk memperluas akses dan menekan angka putus sekolah yang selama ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.

Komitmen Gubernur

Gubernur Luthfi menegaskan bahwa pendidikan adalah hak dasar dan pemerintah wajib hadir memastikan tidak ada warga yang terhalang biaya. "Kami ingin mereka yang kurang beruntung secara ekonomi tetap bisa mengenyam pendidikan bermutu," ujarnya saat meninjau ruang kelas. Ia juga menginstruksikan Dinas Pendidikan untuk menjaga mutu pengajaran di sekolah kemitraan agar tidak kalah dengan sekolah negeri. Pengawasan ketat akan diterapkan terhadap kurikulum dan kompetensi guru.

Sejumlah siswa mengaku gembira bisa berseragam dan mengikuti pelajaran seperti teman-teman seusianya. "Saya tidak menyangka bisa sekolah lagi. Terima kasih Pak Gubernur," kata seorang siswa dengan wajah berbinar. Ke depan, Pemprov Jateng berencana mengevaluasi dan memperluas jangkauan program agar semakin banyak keluarga prasejahtera yang merasakan manfaatnya. Dengan semangat "tidak ada anak yang tertinggal", program ini diharapkan menjadi model bagi provinsi lain dalam mengatasi kesenjangan akses pendidikan. Momentum hari pertama ini menjadi bukti komitmen bahwa ekonomi bukan halangan untuk meraih ilmu.

Baca juga:

• Pola Lirikan Mata di Lingkungan Baru Dapat Menjadi Kode Identitas Personal
• Roy Suryo Optimis Menang Praperadilan Soal Ijazah Palsu