Muhidin: Profil dan Kinerja Gubernur Kalimantan Selatan

Profil Singkat

Nama Lengkap: H. Muhidin, M.Si.

Lahir: Barabai, Hulu Sungai Tengah, 1962

Partai: PAN

Periode: 2025—2030 (terpilih Pilkada 2024, dilantik 20 Februari 2025)

Wakil Gubernur: H. Hasnuryadi Sulaiman

Muhidin bukan nama baru di Kalsel. Ia pernah menjabat Wakil Gubernur mendampingi Sahbirin Noor (2021—2024) sebelum naik sebagai Plt. Gubernur pada 2024 dan kini definitif.

Karier dan Riwayat Jabatan

• Wakil Wali Kota Banjarmasin (2005—2010)
• Wali Kota Banjarmasin dua periode (2010—2015, 2016—2021)
• Ketua DPW PAN Kalimantan Selatan
• Wakil Gubernur Kalimantan Selatan (2021—2024)
• Plt. Gubernur Kalimantan Selatan (2024—2025)
• Gubernur definitif (2025—sekarang)

Kinerja dan Program Unggulan

Seratus hari pertama Muhidin-Hasnuryadi menunjukkan arah kebijakan yang konkret:

• Infrastruktur: 35 paket proyek jalan dan jembatan tuntas. Percepatan Jembatan Al-Ikhlas (Banjarmasin—Barito Kuala) dan pembangunan pelabuhan bongkar muat di Tabalong untuk konektivitas IKN.
• Pendidikan: 1.026 guru honorer diangkat PPPK. Program Pinjam Buku Gratis di perpustakaan daerah.
• Kesehatan: Pengembangan RSUD Ulin dan RSUD Ansari Saleh untuk layanan kanker terpadu.
• Ekonomi Kerakyatan: Pasar Murah Masuk Desa di 13 kabupaten/kota, menjangkau 55.000 KK penerima manfaat. Dorongan investasi di sektor logistik penunjang IKN.
• Tata Kelola Digital: Aplikasi Kalsel Satu mengintegrasikan 200+ layanan publik. Sistem meritokrasi diperkuat melalui seleksi terbuka pejabat Eselon II.
• Lingkungan: Penanaman 2,5 juta pohon di lahan kritis DAS Barito. Program peremajaan karet rakyat seluas 12.000 hektare di Hulu Sungai.

Tantangan dan Harapan

Muhidin menghadapi PR besar: ketergantungan ekonomi pada batu bara (30% PDRB), laju deforestasi yang mengancam hidrologi lahan basah, dan kesenjangan infrastruktur antara Banjarmasin Raya dengan kawasan utara.

"Kita tidak bisa terus bergantung pada sumber daya yang tidak terbarukan. Hilirisasi dan ekonomi hijau adalah keniscayaan." — Muhidin, Musrenbang 2026

Pemprov menargetkan peningkatan PAD 20% pada 2026 melalui optimalisasi pajak kendaraan bermotor dan retribusi pelabuhan. Pengamat menyoroti urgensi transparansi pengelolaan dana bagi hasil tambang yang mencapai Rp 8,7 triliun per tahun agar langsung berdampak pada pengentasan kemiskinan yang masih di 4,1%.