I Wayan Koster: Profil dan Kinerja Gubernur Bali

Profil Singkat

Dr. Ir. I Wayan Koster, M.M. lahir di Singaraja, Buleleng, 20 Januari 1963. Politisi PDI Perjuangan ini menjabat Gubernur Bali periode 2018–2023 dan terpilih kembali untuk periode 2025–2030. Ia meraih gelar Insinyur Teknik Sipil dari ITB (1988) dan Magister Manajemen dari universitas yang sama. Sebelum menjadi gubernur, ia tiga periode duduk di DPR RI (2004–2018), membidangi infrastruktur dan anggaran.

Karier dan Riwayat Jabatan

• 1990–2004: Karier profesional di konsultan teknik dan konstruksi.
• 2004–2018: Anggota DPR RI tiga periode berturut-turut; terakhir sebagai Ketua Komisi X.
• 2018–2023: Gubernur Bali periode pertama, berpasangan dengan Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati.
• 2025–sekarang: Gubernur Bali periode kedua, berpasangan dengan I Nyoman Giri Prasta, setelah memenangi Pilkada 2024 dengan suara dominan.

Kinerja dan Program Unggulan 2025–2026

Periode kedua Koster ditandai percepatan kebijakan berbasis budaya, lingkungan, dan digitalisasi:

• Moratorium Akomodasi Baru: Perpanjangan penghentian izin pembangunan hotel dan vila di Bali selatan untuk menekan alih fungsi lahan. Berlaku hingga 2026, mencakup Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan.
• Pungutan Wisatawan Asing Rp150.000: Berlaku penuh mulai Februari 2025. Dana dialokasikan untuk pelestarian budaya, pengelolaan sampah, dan infrastruktur pariwisata berkualitas. Per Juni 2025, terkumpul lebih dari Rp360 miliar.
• Transportasi Publik Terintegrasi: Uji coba koridor Trans Sarbagita berbasis listrik rute Bandara–Canggu–Ubud (Maret 2025). Tahap awal 30 unit bus listrik, target 120 unit pada akhir 2026.
• Pengelolaan Sampah: Implementasi penuh Pergub Nomor 47 Tahun 2024 tentang Pembatasan Plastik Sekali Pakai. Tingkat daur ulang naik dari 24% (2023) menjadi 38% (pertengahan 2025).
• Digitalisasi Pemerintahan: Peluncuran Satu Data Bali 2.0. Seluruh perizinan terintegrasi di sistem OSS Regional per Maret 2025, memangkas waktu proses dari 30 hari menjadi rata-rata 7 hari kerja.
• Pendanaan Adat: Kenaikan bantuan keuangan desa adat menjadi Rp400 juta per desa adat per tahun (APBD 2025), naik dari Rp300 juta sebelumnya. Total 1.493 desa adat penerima.

”Pembangunan Bali harus kembali ke akar: alam, budaya, dan manusia Bali sebagai subjek, bukan objek.” – I Wayan Koster, pidato pelantikan Maret 2025.

Tantangan dan Harapan

Kemacetan kronis di Bali selatan masih menjadi keluhan utama, dengan tingkat kepadatan lalu lintas naik 18% dibanding 2024 akibat lonjakan wisatawan (proyeksi 7 juta kunjungan di 2025). Proyek Light Rail Transit terkendala pembebasan lahan. Ketimpangan ekonomi antara Bali selatan dan utara tetap lebar—PDRB per kapita Buleleng masih 1/4 Badung. Tekanan investor terhadap moratorium juga menguji konsistensi kebijakan.

Harapan terhadap periode kedua: Koster diharapkan mampu mewujudkan pariwisata berkualitas yang tidak mengorbankan lingkungan, mendorong pusat ekonomi baru di luar zona selatan, serta menjaga keseimbangan fiskal daerah yang 68% masih bergantung pada sektor pariwisata.