GoTo Dukung Penuh Status UMKM Pengemudi Ojol, Siap Kolaborasi Pemerintah

Jakarta — PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) menyatakan komitmen penuh untuk mendukung inisiatif pemerintah yang tengah mengkaji perubahan status para pengemudi ojek online (ojol) menjadi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Langkah ini dinilai sebagai terobosan penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan sosial bagi jutaan mitra pengemudi di seluruh Indonesia.

CEO GoTo, Hans Patuwo, menegaskan bahwa perseroan membuka pintu lebar untuk berkolaborasi dengan pemerintah guna merumuskan skema terbaik yang menguntungkan seluruh pemangku kepentingan. Pernyataan ini muncul di tengah dinamika regulasi transportasi online yang kian mengerucut pada isu kesejahteraan mitra.

"Kami sangat mendukung langkah pemerintah untuk memberikan status yang lebih jelas bagi para pengemudi ojol. Kolaborasi erat antara platform dan regulator adalah kunci agar ekosistem ini berkelanjutan dan berkeadilan," ujar Hans Patuwo dalam keterangan resmi yang dikutip Kamis (26/6).

Dorongan Regulasi yang Kian Matang

Wacana pemberian status UMKM bagi pengemudi ojol bukanlah hal baru, namun momentumnya menguat seiring berbagai regulasi yang mulai diterapkan. Mulai 1 Juli 2026, Grab dan GoTo secara serentak memberlakukan batas komisi maksimal 8 persen sesuai arahan pemerintah. Kebijakan ini menjadi salah satu pilar dalam upaya menyeimbangkan relasi antara platform dan mitra pengemudi.

Pemerintah, melalui Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Perhubungan, tengah merancang kerangka hukum yang memungkinkan pengemudi ojol memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan terdaftar secara resmi sebagai pelaku UMKM. Dengan status ini, para pengemudi dapat mengakses berbagai fasilitas yang selama ini hanya dinikmati oleh UMKM konvensional.

Implikasi Positif bagi Mitra Pengemudi

Perubahan status menjadi UMKM membawa sejumlah keuntungan konkret bagi para pengemudi ojol. Berikut beberapa manfaat utama yang diidentifikasi:

• Akses Pembiayaan: Pengemudi dapat mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah untuk pembelian kendaraan atau modal kerja, yang selama ini sulit dijangkau karena status mereka dianggap informal.
• Perlindungan Sosial: Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan menjadi lebih terstruktur dengan adanya badan usaha yang diakui secara legal.
• Pengembangan Kapasitas: Pelatihan kewirausahaan, digitalisasi usaha, dan pendampingan dari Dinas Koperasi dan UKM daerah terbuka lebar.
• Kepastian Hukum: Status kemitraan antara platform dan pengemudi memiliki landasan hukum yang lebih kokoh, mengurangi area abu-abu dalam hubungan kerja.

Tantangan dan Kesiapan GoTo

Meski optimistis, GoTo menyadari bahwa implementasi status UMKM bagi jutaan mitra bukan perkara sederhana. Perseroan menyoroti beberapa aspek krusial yang perlu diselaraskan, termasuk mekanisme pendataan, penyesuaian sistem teknologi, serta harmonisasi dengan aturan ketenagakerjaan yang berlaku.

Hans Patuwo menekankan bahwa GoTo telah memiliki infrastruktur yang memadai untuk mendukung transisi ini. Melalui ekosistem GoTo yang terintegrasi—mencakup layanan transportasi, logistik, dan keuangan digital—perseroan dapat memfasilitasi proses pendaftaran UMKM secara seamless melalui aplikasi.

"Kami memiliki teknologi dan jangkauan untuk membantu mitra mendaftar sebagai UMKM langsung dari ponsel mereka. Ini sejalan dengan misi kami memberdayakan pelaku usaha kecil di Indonesia," tambahnya.

Respon Pelaku Industri

Langkah GoTo ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Asosiasi Pengemudi Online Indonesia (APOI) menyambut positif kesiapan platform untuk berkolaborasi. Namun, APOI juga mengingatkan agar proses transisi tidak membebani pengemudi dengan birokrasi yang rumit atau biaya tambahan yang tak terduga.

Di sisi lain, pengamat ekonomi digital menilai bahwa pengakuan status UMKM bagi pengemudi ojol merupakan langkah progresif yang dapat menjadi model bagi negara-negara lain di Asia Tenggara yang menghadapi tantangan serupa dalam mengatur gig economy. Dengan lebih dari 4 juta mitra di seluruh Indonesia, transformasi ini berpotensi menciptakan dampak ekonomi yang signifikan.

Peta Jalan ke Depan

GoTo berharap dapat duduk bersama pemerintah dalam waktu dekat untuk membahas detail teknis implementasi. Beberapa poin yang akan menjadi fokus diskusi mencakup kriteria pengemudi yang memenuhi syarat sebagai UMKM, skema perpajakan yang adil, serta insentif bagi platform yang secara aktif mendorong mitranya naik kelas menjadi wirausaha mandiri.

Dengan semakin dekatnya tenggat waktu penerapan komisi 8 persen per 1 Juli 2026, langkah GoTo ini menandakan babak baru dalam hubungan antara platform digital, mitra kerja, dan regulator. Kolaborasi tiga pihak inilah yang diharapkan mampu menciptakan ekosistem transportasi online yang lebih sehat, transparan, dan berkeadilan.